Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026). Dok: Istimewa.
Jakarta – Ada kabar baik dari kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap, kemampuan masyarakat dalam memahami layanan keuangan terus menunjukkan perkembangan positif.
Gambaran tersebut tercermin dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan kenaikan pada indeks literasi maupun inklusi keuangan nasional.
Dalam hasil SNLIK 2026, Indeks Literasi Keuangan nasional tercatat 69,57 persen, naik dari 66,64 persen pada 2025. Sementara Indeks Inklusi Keuangan mencapai 93,61 persen, meningkat dari 92,74 persen pada tahun sebelumnya.
Angka tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mulai memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memanfaatkannya.
Hasil SNLIK 2026 disampaikan dalam rilis di Kantor BPS, Jakarta, 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi BPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Amalia memaparkan hasil survei tersebut bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.
Bagi Amalia, angka-angka dalam SNLIK tidak sekadar menunjukkan capaian statistik. Data tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan keuangan.
Namun, di balik capaian positif tersebut masih terdapat pekerjaan yang perlu dilanjutkan. Semakin luasnya akses keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman yang semakin kuat agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara tepat dan memahami berbagai risikonya.
Hal itu tercermin dari tingkat pengetahuan pemilik rekening terhadap program penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui program penjaminan simpanan, sedangkan 46,31 persen mengetahui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Data tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan masih memiliki ruang untuk terus diperkuat, khususnya terkait pemahaman masyarakat terhadap perlindungan dana dan mekanisme dalam sistem keuangan.
Kenaikan indeks literasi dari 66,64 persen menjadi 69,57 persen sekaligus menjadi sinyal bahwa upaya memperluas pemahaman keuangan mulai menunjukkan hasil. Sementara indeks inklusi yang telah mencapai 93,61 persen memperlihatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin terbuka.
Tantangan berikutnya adalah memastikan keduanya tumbuh secara beriringan. Masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses, tetapi juga perlu memahami produk dan layanan yang digunakan, mengetahui manfaat serta risikonya, dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak.
Dalam konteks itulah SNLIK 2026 menjadi penting. Data yang dihasilkan memberikan dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melihat bagian mana yang sudah mengalami kemajuan dan aspek mana yang masih membutuhkan penguatan.
Kolaborasi BPS, OJK, dan LPS melalui survei tersebut juga memperlihatkan pentingnya data dalam membaca kondisi masyarakat secara lebih utuh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono serta Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Dengan literasi yang terus tumbuh dan akses keuangan yang semakin luas, Indonesia memiliki modal penting untuk mendorong masyarakat menjadi lebih cakap dalam mengelola keuangan.
SNLIK 2026 menjadi salah satu potret bahwa perjalanan menuju masyarakat yang semakin melek keuangan terus bergerak maju dengan tantangan berikutnya memastikan setiap akses yang terbuka benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.
