Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. Dok: Istimewa.
Jakarta – Krisis iklim tidak datang dalam satu rupa. Di satu wilayah, ancamannya berupa gelombang tsunami. Di daerah lain, masyarakat menghadapi banjir, longsor, kekeringan, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas itu menuntut respons yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan.
Selama sepekan, sejak 8 hingga 14 Juni 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menunjukkan bahwa menghadapi krisis cuaca membutuhkan ragam solusi yang disesuaikan dengan karakter ancaman di setiap daerah.
Mulai dari memimpin pemantauan tsunami, memperkuat kapasitas daerah, mengantisipasi El Niño, menggelar operasi modifikasi cuaca, menjamin pasokan air bersih, mempercepat pemulihan rumah warga, hingga menjaga ketahanan pangan nasional, seluruh langkah itu dilakukan dalam kurun waktu hanya tujuh hari.
Pekan tersebut dibuka dengan kewaspadaan tinggi. Pada Senin (8/6), gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Filipina memicu peringatan dini tsunami di wilayah utara Indonesia.
Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, menjadi salah satu fokus pemantauan BNPB. Dari Jakarta, Suharyanto memimpin koordinasi darurat untuk memastikan perkembangan situasi terus dipantau dan masyarakat memperoleh informasi yang cepat serta akurat.
“Masyarakat harus tetap tenang namun jangan lengah. Tim di lapangan terus bergerak cepat memperbarui data dampak kerusakan,” ujarnya.
Respons cepat tersebut menjadi gambaran bahwa sistem peringatan dini tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan dalam situasi penuh ketidakpastian.
Keesokan harinya, solusi yang ditawarkan berubah bentuk.
Pada Selasa (9/6), Suharyanto menerima kunjungan Bupati Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tamiang di Kantor Pusat BNPB. Dalam pertemuan itu, BNPB menyerahkan bantuan mobil double cabin dan perahu polietilen untuk mendukung operasional penanggulangan bencana di daerah.
Tak hanya itu, percepatan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak longsor juga dibahas agar para penyintas tidak terlalu lama hidup dalam keterbatasan.
Bagi BNPB, memperkuat daerah merupakan investasi penting dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
Memasuki Rabu (10/6), perhatian tertuju pada ancaman yang belum terjadi, tetapi sudah berada di depan mata.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Suharyanto mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2026, BNPB telah menangani 1.051 kejadian bencana di seluruh Indonesia.
Namun, ia juga menyampaikan peringatan bahwa pola ancaman kini mulai bergeser.
Jika beberapa bulan terakhir Indonesia didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor, maka fenomena El Niño moderat diperkirakan akan meningkatkan risiko hidrometeorologi kering berupa kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Peringatan tersebut menjadi dasar bagi BNPB untuk bergerak lebih awal sebelum ancaman berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Salah satu langkah nyata dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi.
Operasi yang berlangsung sejak awal Juni dan berakhir pada Jumat (12/6) itu bertujuan membasahi lahan gambut guna mencegah munculnya titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan.
Pendekatan ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak selalu dilakukan setelah bencana terjadi. Pencegahan justru menjadi strategi yang semakin diutamakan.
Pada saat bersamaan, tantangan lain muncul dalam bentuk krisis air bersih.
Laporan kekeringan mulai datang dari Cilacap, Jawa Tengah, serta wilayah Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. BNPB segera melakukan koordinasi lintas kedeputian untuk mempercepat distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.
Bagi warga yang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara.
Di tengah upaya mengatasi ancaman kekeringan, agenda Kepala BNPB terus berjalan. Sebelum bertolak ke Sumatera Barat pada Jumat (12/6), Suharyanto terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi strategis bersama Bupati Pangandaran.
Pertemuan itu menjadi langkah penting untuk memperkuat benteng kesiapsiagaan di pesisir selatan Jawa. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan mitigasi gempa bumi dan tsunami, termasuk kesiapan infrastruktur pariwisata Pangandaran dalam menghadapi potensi ancaman megathrust.
Bagi Suharyanto, mitigasi bukan sekadar menyusun rencana di atas kertas, tetapi memastikan setiap daerah memahami risiko dan memiliki kapasitas untuk melindungi masyarakat ketika ancaman datang.
Komitmen terhadap pemulihan juga terus dijaga. Suharyanto menyetujui perpanjangan masa transisi darurat pemulihan banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, selama 90 hari.
Keputusan itu memastikan pemerintah pusat tetap mendampingi pemerintah daerah hingga proses rehabilitasi berjalan optimal.
Tidak hanya mengurus kebijakan dari pusat, Suharyanto juga turun langsung menemui masyarakat.
Pada Jumat (12/6), usai merampungkan agenda mitigasi di Pangandaran, ia terbang menuju Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, untuk menyerahkan Dana Stimulan Rumah Rusak kepada para penyintas bencana.
Di hadapan warga yang tengah berupaya bangkit dari musibah, Suharyanto menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan merupakan bagian penting dari proses pemulihan.
Semakin cepat bantuan diterima, semakin cepat pula masyarakat dapat membangun kembali rumah mereka, menata ulang kehidupan, dan merajut kembali harapan yang sempat runtuh akibat bencana.
Maraton kerja itu kemudian ditutup dengan agenda yang tidak kalah strategis.
Sabtu (13/6), Kepala BNPB berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, bersama jajaran Kementerian Pertahanan.
Di tengah hamparan pertanian organik berbasis bela negara, Suharyanto menegaskan bahwa ancaman krisis iklim juga harus diantisipasi melalui penguatan ketahanan pangan.
Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat berdampak terhadap produksi pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat. Karena itu, mitigasi bencana perlu hadir lebih awal untuk menjaga sektor-sektor vital kehidupan.
Selama tujuh hari, satu pola terlihat jelas dari setiap langkah yang diambil BNPB: tidak ada solusi tunggal dalam menghadapi krisis cuaca.
Kadang jawabannya adalah peringatan dini. Di kesempatan lain berupa bantuan logistik, operasi modifikasi cuaca, distribusi air bersih, percepatan pemulihan rumah warga, hingga penguatan ketahanan pangan.
Dari Sangihe hingga Lamongan, Letjen TNI Suharyanto memperlihatkan bahwa menghadapi ancaman iklim membutuhkan kemampuan membaca situasi, keberanian mengambil keputusan, dan kecepatan bertindak.
Karena pada akhirnya, penanggulangan bencana bukan hanya tentang merespons musibah, melainkan memastikan rakyat Indonesia tetap terlindungi dalam menghadapi cuaca yang kian sulit diprediksi.
