Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (tengah), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) usai rapat koordinasi di Ruang Sidang Utama Gedung A Kementerian Dalam Negeri. Dok: HF.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatra.
Percepatan tersebut dibahas dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Sidang Utama Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Maruarar mengatakan pemerintah tidak boleh berlama-lama dalam membantu masyarakat yang masih berada di pengungsian.
Menurutnya, pembangunan hunian harus dilakukan dengan cepat, namun tetap memperhatikan tata kelola, keamanan lokasi, dan kualitas bangunan.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bekerja harus lebih cepat buat rakyat kita yang juga sudah menderita, yang hidup dalam pengungsian,” ujar Maruarar usai rapat.
Khusus untuk NTT, Kementerian PKP telah menyiapkan dukungan melalui skema gotong royong untuk pembangunan 500 rumah.
Selain pembangunan rumah, disiapkan pula dukungan senilai Rp5 miliar.
Maruarar menegaskan, pembangunan tidak boleh sekadar memindahkan masyarakat dari satu lokasi berisiko ke lokasi berisiko lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan lokasi, tata kelola, serta status tanah sebelum pembangunan dilakukan.
“Saya minta disiapkan tempatnya yang secara tata kelola benar, status tanahnya, dan kedua juga dari BMKG harus menyatakan bahwa itu aman. Jangan kita memindahkan rakyat dari tempat yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga,” katanya.
Maruarar juga menyoroti penanganan bencana Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur.
Menurutnya, Kementerian PKP telah melakukan survei sejak sekitar satu setengah hingga dua tahun lalu dan kini terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta pemerintah daerah agar sejumlah kendala dapat segera diselesaikan.
Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan hunian harus berjalan beriringan dengan kepastian persyaratan dan tata kelola. Pemerintah tetap memastikan lokasi yang dipilih layak dan aman bagi masyarakat.
Selain NTT, Maruarar menyampaikan perkembangan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatra. Ia menyebut sekitar 1.000 rumah dari dana gotong royong telah mulai dikerjakan.
Pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian relokasi yang dikerjakan Kementerian PKP. Dalam koordinasi tersebut, proses lelang menjadi salah satu perhatian karena waktu pelaksanaan pembangunan semakin terbatas.
Maruarar mengatakan dirinya telah meminta agar seluruh sumber daya manusia terbaik dikerahkan untuk mempercepat proses lelang dan eksekusi pembangunan.
“Saya juga sudah minta semua siapkan SDM yang terbaik. Proses lelangnya dipercepat, eksekusinya dipercepat. Kita jangan berlama-lama untuk membantu rakyat yang sangat membutuhkan,” tegasnya.
Untuk memastikan percepatan tetap berjalan dengan tata kelola yang benar, Maruarar juga akan melakukan koordinasi dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus memastikan pembangunan hunian tetap memenuhi prinsip akuntabilitas.
Dalam penanganan tersebut, Kementerian PKP juga mendapat dukungan BPS melalui penyediaan dan validasi data masyarakat terdampak.
Data yang akurat diharapkan membuat pembangunan hunian maupun bantuan perumahan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Maruarar menegaskan kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas dan tata kelola.
Pemerintah, kata dia, harus mampu menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak bencana.
