Menteri PKP Maruarar Sirait (kanan) bersama Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong (kiri) saat memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tindak lanjut kerja sama sektor perumahan Indonesia-China di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Dok: HF.
Jakarta – Kerja sama Indonesia dan China di sektor perumahan memasuki tahap yang lebih konkret. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan tim kerja gabungan Indonesia-China untuk mempercepat pembahasan sejumlah agenda strategis, mulai dari regulasi, kesiapan lahan, teknologi hingga peluang investasi.
Langkah tersebut dibahas Maruarar saat melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong di The Economic and Commercial Counselor’s Office of the People’s Republic of China, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam dan menjadi tindak lanjut dari pertemuan Maruarar dengan Menteri Perumahan China sekitar dua bulan sebelumnya.
Maruarar mengatakan, kedua negara memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama di bidang perumahan dengan berpegang pada prinsip saling percaya dan saling menguntungkan.
“Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan antara Indonesia dengan Tiongkok dalam prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan berdampak positif bagi kedua belah pihak,” kata Maruarar.
Menurutnya, tim gabungan tersebut akan menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan pembicaraan tingkat pemerintah menjadi langkah yang lebih teknis dan terukur.
Dari pihak Indonesia, tim melibatkan jajaran Kementerian PKP dan pihak terkait, termasuk unsur BP Tapera.
Tim tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan tim dari China untuk mengkaji berbagai kebutuhan sebelum kerja sama memasuki tahap implementasi.
Regulasi dan Lahan Jadi Pembahasan Awal
Maruarar menjelaskan, ada sejumlah agenda yang akan menjadi fokus tim.
Salah satunya adalah menyusun dan mengkaji regulasi agar kerja sama yang dibangun dapat berjalan efektif sekaligus tetap memberikan manfaat bagi Indonesia.
Selain regulasi, kesiapan lahan juga menjadi perhatian. Pemerintah bersama tim China akan segera melakukan survei terhadap sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi untuk dikembangkan.
“Yang pertama soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan, akan segera disurvei beberapa lahan-lahan,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, keputusan mengenai teknologi yang akan digunakan juga harus melalui kajian terlebih dahulu. Pemerintah tidak ingin sekadar mengadopsi teknologi dari negara lain tanpa mempertimbangkan karakteristik Indonesia.
Aspek keselamatan, kondisi tanah, lingkungan, hingga kesesuaian dengan regulasi nasional akan menjadi pertimbangan utama.
“Kebutuhan, regulasi disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok,” katanya.
Dorong Alih Teknologi dan Perkuat UMKM
Kerja sama Indonesia-China di sektor perumahan juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi ekosistem industri dalam negeri.
Maruarar berharap teknologi yang nantinya digunakan dapat disertai proses alih teknologi sehingga Indonesia memperoleh peningkatan kapasitas, bukan hanya tambahan pembangunan fisik.
Pemerintah juga akan memastikan pelaku UMKM Indonesia memperoleh ruang dalam rantai pasok proyek.
Apabila produk dalam negeri mampu memenuhi standar kualitas dan harga yang dibutuhkan, penggunaannya akan didorong dalam kerja sama tersebut.
“Kalau ada produk-produk atau barang-barang dengan harga dan kualitas yang sudah bisa memenuhi, sebaiknya itu dimudahkan barang-barang produk dari Indonesia,” tutur Maruarar.
Hal yang sama berlaku untuk tenaga kerja. Pemerintah menginginkan sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia dapat terlibat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
Buka Peluang Investasi dan Lapangan Kerja
Maruarar juga membuka peluang keterlibatan perusahaan swasta dalam kerja sama perumahan dengan China. Menurutnya, investasi China di Indonesia bukan hal baru dan telah berkembang di berbagai sektor.
Namun, kerja sama investasi tetap harus berjalan dalam koridor kepentingan nasional.
“Kita bisa bersinergi dengan negara manapun selama itu menguntungkan kepentingan nasional kita,” tegasnya.
Ia menilai sektor perumahan memiliki posisi strategis karena masuk dalam sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menggerakkan industri turunannya.
Karena itu, masuknya investasi melalui sektor perumahan diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang lebih luas.
Untuk bentuk hunian yang akan dikembangkan, pemerintah masih membuka berbagai kemungkinan, termasuk rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hunian kelas menengah maupun konsep campuran.
“Kita lihat nanti bentuknya seperti apa. Bisa menengah, bisa MBR, bisa berbagai, bisa mix,” jelasnya.
Pertemuan Lanjutan Akhir September
Maruarar memastikan proses pembahasan tidak berhenti pada pertemuan kali ini. Tim Indonesia dan China akan bekerja dalam waktu dekat dan melaporkan perkembangan hasil pembahasannya kepada masing-masing pihak.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada akhir September 2026.
“Kita tidak ada waktu untuk berlama-lama. Dua minggu lagi kita ketemu, akhir bulan September. Kita akan bicarakan lebih lanjut,” kata Maruarar.
Ia menambahkan, perkembangan kerja sama tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, hubungan baik antara Indonesia dan China menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pembentukan tim gabungan, pembahasan kerja sama perumahan Indonesia-China kini diarahkan dari tahap komunikasi menuju kajian yang lebih konkret, dengan regulasi, lahan, teknologi, investasi dan keterlibatan industri nasional menjadi bagian penting dalam prosesnya.
