Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) usai rapat koordinasi di Ruang Sidang Utama Gedung A Kementerian Dalam Negeri. Dok: HF.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan dukungan data untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu dibahas dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Sidang Utama Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Usai rapat, Amalia mengatakan BPS akan membantu melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak bencana yang dihimpun pemerintah daerah.
“Di dalam bencana NTT ini kami akan membantu Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data-data yang disampaikan oleh para Bupati dan Walikota terdampak kepada BNPB by name by address,” kata Amalia.
Amalia menjelaskan, data dari pemerintah daerah yang disampaikan melalui BNPB selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi BPS.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data masyarakat terdampak akurat serta mencegah adanya data ganda atau ketidaksesuaian klasifikasi kerusakan.
Sambil menunggu data tersebut, BPS akan memanfaatkan berbagai sumber data yang telah tersedia, di antaranya Potensi Desa (Podes) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut akan digunakan untuk menyajikan peta desa terdampak sekaligus profil penduduk di wilayah bencana, termasuk berdasarkan rentang usia dan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk penyakit katastropik.
Selain itu, BPS menyiapkan dashboard khusus bencana NTT, sebagaimana yang sebelumnya dilakukan dalam penanganan bencana di Sumatra.
Dashboard tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai wilayah dan masyarakat yang terdampak sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih terukur dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan kerusakan rumah warga secara by name by address.
Data rumah terdampak akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni ringan, sedang, dan berat.
Data tersebut kemudian akan diverifikasi dan divalidasi sebelum menjadi dasar pemberian bantuan maupun pembangunan kembali rumah warga.
Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rumah rusak berat.
Sementara bagi warga yang harus direlokasi karena lokasi tempat tinggalnya tidak aman, pemerintah akan menyiapkan pembangunan hunian di lokasi baru.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat tersebut menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Ia menyampaikan pemerintah juga telah menyiapkan dukungan gotong royong untuk pembangunan 500 rumah di NTT.
Maruarar meminta lokasi pembangunan dipastikan memiliki status tanah yang jelas dan aman dari sisi kebencanaan. Aspek tata kelola dan kualitas pembangunan juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak kembali ditempatkan di lokasi yang berisiko.
Kolaborasi Kemendagri, Kementerian PKP, BPS, BNPB, dan pemerintah daerah tersebut diharapkan mempercepat penanganan masyarakat terdampak bencana NTT dengan dukungan data yang akurat, terverifikasi, dan tepat sasaran.
