Jakarta – Mengejar target 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026 bukan pekerjaan sederhana. BP Tapera kini mendorong berbagai strategi untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang muncul dari sisi penyediaan hunian maupun calon penerima KPR.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, hingga 25 September 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 158.010 unit senilai Rp19,66 triliun atau sekitar 45,15 persen dari target 350 ribu unit.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, BP Tapera perlu mendorong peningkatan penyaluran secara signifikan. Salah satu tantangannya adalah kebutuhan realisasi sekitar 65 ribu unit per bulan pada Oktober hingga Desember.
Namun, persoalan yang dihadapi bukan semata soal ketersediaan dana pembiayaan. BP Tapera melihat tantangan FLPP dari dua sisi sekaligus, yakni supply rumah dan demand masyarakat.
Harga Rumah dan Kesiapan Hunian Jadi Tantangan
Dari sisi penyediaan, kenaikan biaya pembangunan dan harga lahan menjadi salah satu tantangan bagi pengembang rumah subsidi.
Data BPS yang disampaikan BP Tapera mencatat inflasi Bangunan Tempat Tinggal mencapai 10,03 persen secara tahunan pada Agustus 2026. Sementara inflasi kelompok konstruksi berada di level 9,52 persen secara tahunan.
Di tengah kondisi tersebut, batas harga rumah subsidi tapak praktis belum mengalami penyesuaian sejak ketentuan harga yang ditetapkan untuk 2024 dan masih dipertahankan pada 2026.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang dalam menjaga kelayakan pembangunan sekaligus memastikan pasokan rumah subsidi tetap tersedia.
Tidak hanya persoalan biaya, proses penyediaan rumah juga berhadapan dengan berbagai aspek administratif, mulai dari perizinan, pemanfaatan tata ruang, sertifikasi lahan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas.
Dari SLIK hingga Lokasi Rumah
Hambatan juga muncul dari sisi calon debitur. Sebagian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menghadapi persoalan riwayat kredit konsumtif yang berdampak pada proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selain itu, faktor lokasi turut memengaruhi keputusan masyarakat. Hunian yang dinilai terlalu jauh dari pusat aktivitas dan akses layanan dapat membuat calon konsumen kembali mempertimbangkan rencana pengajuan KPR subsidi.
BP Tapera pun mendorong implementasi kebijakan relaksasi SLIK OJK, termasuk ketentuan terkait outstanding kredit di bawah Rp1 juta agar tidak menghalangi pengajuan KPR subsidi bagi MBR.
Siapkan Puluhan Ribu Calon Debitur
Di tengah berbagai tantangan tersebut, BP Tapera masih memiliki potensi penyaluran yang sedang bergerak menuju tahap akhir.
Saat ini terdapat sekitar 49.830 calon debitur yang masih berada dalam proses subsidi checking, analisis kredit, penerbitan SP3K, proses trilogi hingga akad kredit.
BP Tapera juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian ATR/BPN untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan perizinan di daerah.
Sinergi juga diperluas dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, kawasan industri, komunitas, kampus, hingga pekerja sektor informal untuk memperluas informasi mengenai program KPR Sejahtera FLPP.
Rumah Susun Jadi Alternatif
Strategi percepatan tidak hanya menyasar rumah tapak. BP Tapera juga mendorong pemanfaatan rumah susun subsidi sebagai alternatif hunian bagi MBR.
Langkah ini sejalan dengan tindak lanjut Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 mengenai rumah susun subsidi dengan tenor pembiayaan hingga 40 tahun.
BP Tapera telah mengundang pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). Dengan begitu, pilihan hunian subsidi diharapkan semakin beragam dan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
“BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang. Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru.
BP Tapera juga tengah mempersiapkan akad massal sekitar 71 ribu unit rumah subsidi yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur pada Desember 2026.
Namun, langkah tersebut bukan satu-satunya solusi. Masih terdapat sekitar 125 ribu unit yang perlu dikejar melalui percepatan realisasi pembiayaan KPR subsidi.
Dorong Konsep Rumah Recycle
BP Tapera juga ikut dalam inisiatif kebijakan rumah recycle atau alih kepemilikan rumah subsidi. Skema tersebut disiapkan sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan rumah yang sebelumnya menghadapi kendala dalam proses penyaluran, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada saat yang sama, BP Tapera memperkuat perlindungan konsumen melalui penerapan trilogi stok, yang diarahkan untuk memastikan rumah yang disediakan pengembang benar-benar siap huni.
Inovasi tersebut turut dikembangkan melalui rumah.go.id sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Perkuat Kesiapan Rusun Ready Stock
Upaya mempercepat realisasi FLPP juga dilakukan melalui koordinasi khusus mengenai rumah susun subsidi ready stock.
Pada 24 September 2026, BP Tapera menggelar pembahasan implementasi sistem dan kesiapan rumah susun subsidi ready stock bersama para mitra kerja.
Forum tersebut membahas penguatan pendataan rumah susun, kesiapan sistem, koordinasi dengan bank penyalur, hingga percepatan proses pembiayaan bagi MBR.
Bank penyalur didorong mengoptimalkan seluruh tahapan pembiayaan, mulai dari verifikasi calon penerima, analisis kredit, penerbitan Surat Pemesanan Rumah (SPR), hingga akad kredit.
BP Tapera juga meminta asosiasi pengembang memperbarui data pembangunan serta memastikan kelengkapan administrasi sehingga hunian yang tersedia dapat lebih cepat terhubung dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.
Bagi BP Tapera, mengejar target FLPP bukan sekadar persoalan mengejar angka penyaluran. Kesiapan rumah, kepastian proses perizinan, kelayakan calon debitur, kesiapan perbankan, hingga koordinasi lintas sektor menjadi mata rantai yang harus bergerak bersama.
“BP Tapera terus berusaha dengan berbagai strategi agar target KPR Sejahtera FLPP tercapai pada 2026,” pungkas Heru.
