Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perusahaan pemegang HGU.
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan seiring masih berlangsungnya periode musim kemarau.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, dari total 72.008 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas, sebanyak 71.274 hektare telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, masih terdapat sekitar 734 hektare lahan yang terbakar hingga Minggu (6/9/2026).
Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam rangka menghadapi puncak karhutla 2026 di Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Total luas lahan yang terbakar mencapai 72.008 hektare. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274 hektare, yang masih terbakar per kemarin (6/9) 734 hektare,” ujar Suharyanto.
Enam provinsi dengan lahan gambut yang menjadi perhatian utama dalam penanganan tersebut meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Besarnya luasan lahan yang telah ditangani menunjukkan operasi pemadaman terus dilakukan secara intensif. Namun, BNPB tetap meningkatkan kewaspadaan karena sebagian wilayah masih menghadapi kondisi kering yang dapat mempercepat penjalaran api.
BNPB Perkuat Penanganan di Wilayah Rawan
Penanganan karhutla dilakukan dengan menggabungkan langkah pencegahan, deteksi dini dan pemadaman. BNPB berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian/lembaga serta unsur terkait untuk memastikan titik api dapat segera diverifikasi dan ditangani.
Pemantauan kondisi lapangan menjadi bagian penting karena kemunculan hotspot tidak selalu berarti telah terjadi kebakaran. Setiap indikasi yang terdeteksi melalui pemantauan satelit perlu dilanjutkan dengan pengecekan di lapangan atau groundcheck untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Pemerintah juga meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat deteksi sekaligus mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang turut diperhitungkan dalam menentukan strategi penanganan. Musim kemarau dengan kondisi lebih kering dapat membuat vegetasi dan lahan, terutama gambut, lebih mudah terbakar serta meningkatkan risiko api meluas.
Operasi Darat dan Udara Diperkuat
BNPB tidak hanya mengandalkan pemadaman dari darat. Penanganan juga diperkuat melalui operasi udara serta dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sesuai kondisi atmosfer dan ketersediaan awan.
OMC dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah prioritas sehingga kelembapan lahan dapat meningkat dan kondisi yang mendukung penjalaran api dapat ditekan.
Dukungan operasi udara menjadi penting terutama pada wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, personel di lapangan tetap melakukan pemadaman, pendinginan dan penyekatan untuk mencegah api kembali menyala atau menjalar ke area lain.
Strategi tersebut dilakukan secara terpadu agar penanganan tidak berhenti setelah api terlihat padam. Proses pendinginan menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terdapat bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
Peran Pemegang HGU Diperkuat
Selain mengerahkan sumber daya pemerintah, BNPB mendorong perusahaan pemegang HGU untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah kerja masing-masing.
Perusahaan diminta memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman, sarana pendukung, patroli serta sistem pemantauan titik rawan. Dengan kesiapan tersebut, potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.
Koordinasi pemerintah dengan pemegang HGU menjadi semakin penting mengingat sebagian wilayah rawan karhutla berada di kawasan yang memiliki aktivitas usaha dan pengelolaan lahan.
Pemerintah menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat respons ketika indikasi kebakaran ditemukan.
Hotspot Turun, Kewaspadaan Tetap Dijaga
Di sisi lain, pemerintah mencatat adanya penurunan jumlah hotspot secara nasional. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi pada 5 September 2026 pukul 21.05 WIB, terdeteksi 558 hotspot.
Jumlah tersebut turun 260 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 818 hotspot.
Meski demikian, pemerintah tidak menjadikan penurunan hotspot sebagai alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan belum otomatis menunjukkan adanya satu kejadian kebakaran.
Karena itu, verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk menentukan apakah titik tersebut benar-benar merupakan kebakaran dan seberapa besar potensi dampaknya.
BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memantau perkembangan hotspot, kondisi api, cuaca, kualitas udara, sebaran asap serta jarak pandang sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengerahan sumber daya.
Penegakan Hukum Tetap Berjalan
Penanganan karhutla juga diiringi langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan, pemerintah menemukan indikasi adanya tindakan yang menyebabkan kebakaran dan sebagian kasus telah masuk proses hukum.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga mengungkapkan bahwa kepolisian telah menerima 200 laporan polisi terkait karhutla dan menetapkan 138 tersangka.
“Jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan,” ujar Listyo.
Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah terjadinya kebakaran berulang. Pemerintah ingin memastikan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pemberian efek jera terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Perlindungan Masyarakat Jadi Perhatian
BNPB juga memastikan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada api, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat.
Sebaran asap dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan, jarak pandang hingga aktivitas masyarakat. Karena itu, kondisi udara dan sebaran asap menjadi bagian dari pemantauan dalam operasi penanggulangan.
Masyarakat di wilayah rawan diimbau tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin.
Dengan masih adanya lahan yang terbakar, BNPB memastikan operasi penanganan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, pemegang HGU, serta unsur terkait lainnya didorong bergerak bersama agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Suharyanto menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, terutama selama periode kemarau dan di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran.
Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan karhutla dapat dikendalikan sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas yang mengancam lingkungan, kesehatan masyarakat dan aktivitas sosial-ekonomi.
