Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong Jawa Timur mengambil posisi terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dukungan 7.347 pesantren, sekitar 4,5 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kekuatan industri manufaktur menjadi modal besar untuk memperluas ekosistem halal dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Emil usai menghadiri Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (14/10/2026). Forum yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 itu menjadi momentum memperkuat sinergi dan transformasi digital dalam pengembangan ekonomi serta keuangan syariah.
Menurut Emil, Jawa Timur memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk memanfaatkan peluang industri halal, baik melalui pemberdayaan pesantren, pengembangan UMKM, maupun penguatan sektor manufaktur. Potensi tersebut perlu dihubungkan dalam satu ekosistem agar mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.
“Potensi kita baik dari jumlah pesantren yang ada di Jawa Timur maupun kemajuan manufaktur yang sudah kita miliki hari ini sebagai perekonomian wilayah terbesar kedua di Indonesia, kita harus mengambil posisi terdepan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Emil.
Jutaan UMKM Jadi Kunci Pengembangan Ekonomi Halal
Salah satu kekuatan utama Jawa Timur terletak pada besarnya basis UMKM. Provinsi ini memiliki sekitar 4,5 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut membuka peluang untuk memperluas sertifikasi halal, meningkatkan kualitas produk, memperkuat pembiayaan, dan memperluas akses pasar. Dengan dukungan ekosistem yang terintegrasi, UMKM lokal diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas.
Capaian sertifikasi halal di Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga Agustus 2026, sebanyak 703.853 sertifikat halal telah diterbitkan, mencakup sekitar 1,8 juta produk.
Selain itu, Jawa Timur memiliki 22 Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), 804 destinasi pariwisata ramah Muslim, serta 56 sentra dan kawasan halal. Infrastruktur tersebut menjadi modal untuk memperluas penerapan standar halal sekaligus mengembangkan potensi kuliner dan pariwisata daerah.
Emil menilai, pengembangan ekonomi syariah harus didukung kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Mulai dari proses produksi, pemenuhan standar halal, pembiayaan, hingga pemasaran perlu berjalan beriringan agar pelaku usaha mampu menangkap peluang pasar.
“Dunia juga sebenarnya sudah bergerak ke era kemajuan ekonomi syariah. Kalau kita tidak menyegerakan kesiapan ekosistem halal kita, keuangan syariah kita, maka kita bisa ketinggalan,” tegasnya.
Pesantren dan Industri Manufaktur Diperkuat
Selain UMKM, keberadaan 7.347 pesantren yang tercatat di Jawa Timur menjadi potensi besar dalam memperluas pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan kewirausahaan dan usaha produktif di lingkungan masyarakat.
Di sisi lain, kekuatan industri manufaktur dapat mendukung pengembangan rantai nilai halal, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi, sertifikasi, hingga distribusi produk. Keterhubungan antara pesantren, UMKM, dan industri diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Emil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, pelaku industri, pesantren, dan UMKM.
Menurutnya, sinergi diperlukan agar berbagai potensi yang telah dimiliki Jawa Timur dapat berkembang secara terarah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Untuk penguatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, kita telah menjadi tuan rumah dari Festival Ekonomi Syariah Pulau Jawa. Kita juga mendapatkan apresiasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait perkembangan indikator-indikator kemajuan ekonomi syariah,” ungkap Emil.
Ia menegaskan, kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah.
“Maka sinergi kita dengan Bank Indonesia berjalan dengan sangat baik saat ini agar kita bisa menjadi daerah yang terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah,” pungkasnya.
Dengan dukungan pesantren, UMKM, manufaktur, dan infrastruktur halal yang terus berkembang, Jawa Timur memiliki sejumlah modal penting untuk memperluas peran dalam industri halal nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh potensi tersebut saling terhubung sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
