H. Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Dok: Istimewa.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meminta Malaysia melihat persoalan hubungan bilateral dengan Indonesia secara menyeluruh. Ia menyoroti seruan boikot terhadap Indonesia yang dikaitkan dengan anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq, sekaligus mengangkat persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia oleh perusahaan asing.
Firman menilai seruan tersebut berpotensi memperkeruh hubungan kedua negara yang selama ini memiliki sejarah panjang dalam bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa hubungan sebagai negara serumpun harus dibangun dengan sikap saling menghormati, termasuk terhadap kepentingan nasional masing-masing.
“Buka mata dan telinga kalian! Jangan munafik!” tegas Firman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Firman, pernyataan yang berpotensi memicu ketegangan seharusnya disampaikan dengan mempertimbangkan sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia. Ia juga mengkritik sikap yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat persahabatan kedua negara.
Soroti Perusahaan Malaysia di Sektor SDA
Di luar polemik boikot, Firman menyoroti aktivitas perusahaan asal Malaysia yang berinvestasi di Indonesia, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kegiatan usaha perusahaan asing untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan nasional. Menurutnya, perusahaan yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Firman juga mempertanyakan dugaan aliran dana hasil pemanfaatan kekayaan alam Indonesia yang disimpan di luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura. Ia meminta persoalan tersebut ditelusuri berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Berapa banyak uang, berapa triliun hasil mengeruk kekayaan alam kita, hasil sawit, hasil tambang, hasil hutan, yang disimpan di negara mereka termasuk Singapura?” ujar Firman.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai aliran dana tersebut penting agar masyarakat mengetahui bagaimana hasil pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dikelola dan ke mana dana tersebut mengalir.
Desak PPATK dan Kementerian Keuangan Telusuri Aliran Dana
Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik KADIN Indonesia, Firman mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan asing yang menjalankan usaha di sektor sumber daya alam.
Ia secara khusus meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Keuangan menelusuri dugaan aliran dana hasil eksploitasi SDA Indonesia yang disimpan di luar negeri.
“Saya mendesak evaluasi menyeluruh. Nasionalisasi dan cabut izin perusahaan Malaysia di Indonesia yang terkait sumber daya alam yang merusak hutan. Saya juga mendesak PPATK dan Kementerian Keuangan untuk membuka data, berapa besar dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang dilarikan dan disimpan di Malaysia dan Singapura. Biar rakyat tahu,” tegasnya.
Firman menekankan bahwa perusahaan yang terbukti melanggar hukum harus ditindak berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta dugaan aliran dana diperiksa secara transparan agar kebijakan pemerintah memiliki landasan yang jelas.
Persaudaraan Harus Disertai Sikap Saling Menghormati
Firman mengingatkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, ia meminta polemik yang muncul tidak menghilangkan semangat untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.
Menurutnya, sebutan negara serumpun semestinya diwujudkan melalui penghormatan terhadap kepentingan kedua negara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
“Jangan kalau ada masalah selalu mengklaim bangsa serumpun, tetapi kelakuannya merampok kekayaan alam serumpunnya sendiri,” pungkas Firman.
