Menteri PKP Maruarar Sirait memimpin rapat internal mingguan bersama jajaran Kementerian PKP untuk mengevaluasi dan mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah di berbagai daerah.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi hingga ke lapangan. Menurutnya, keterbukaan, pengawasan, dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar program berjalan cepat dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat memimpin rapat internal mingguan bersama jajaran Eselon I hingga III, Kepala Balai, dan Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP dari seluruh Indonesia secara virtual di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (14/9/2026).
“Salah satu kultur yang harus dibangun di Kementerian kita adalah keterbukaan, baik publik dan internal. Untuk seluruh BP3KP di Indonesia, kita laksanakan mulai bulan Februari 2027 untuk tahun depan agar lebih cepat,” ujar Maruarar.
Rapat tersebut mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Bedah Rumah, khususnya di wilayah kerja BP3KP Jawa 2, Jawa 3, dan Jawa 4. Evaluasi mencakup capaian pembangunan, kendala teknis maupun administratif, serta langkah yang perlu dilakukan bersama pemerintah daerah.
Di BP3KP Jawa 2, target Bedah Rumah mencapai 49.033 unit dengan 6.142 unit telah selesai dibangun. Maruarar mengapresiasi kerja jajaran pelaksana dan pemerintah daerah di Jawa Barat.
“Sepanjang sejarah Jawa Barat, belum pernah ada 49 ribu rumah yang dibedah dalam setahun di Jawa Barat. Terima kasih untuk Sekda Jabar, Kepala Balai yang sudah bekerja keras,” katanya.
Sementara itu, BP3KP Jawa 3 memiliki target 35.041 unit. Pemerintah daerah juga didorong memastikan dukungan terhadap distribusi material. Salah satunya penyelesaian pendistribusian 125 truk dengan sekitar 500.000 genteng pada Desember mendatang untuk mendukung pembangunan rumah penerima bantuan.
Untuk BP3KP Jawa 4, target Bedah Rumah mencapai 35.344 unit. Sebanyak 2.233 unit telah selesai dibangun atau sekitar 6,75 persen. Berbagai kendala di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pelaksanaan program.
Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan penerima bantuan benar-benar memenuhi kualifikasi. Di Jawa Timur, proses groundcheck, sinkronisasi data, dan koordinasi antarpemerintah diperlukan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan program perumahan lainnya.
Selain memperkuat koordinasi, Kementerian PKP mendorong pemerintah daerah lebih aktif menyosialisasikan program perumahan kepada masyarakat. Sosialisasi dinilai penting agar masyarakat memahami berbagai pilihan bantuan dan pembiayaan yang tersedia.
Dari sisi anggaran, hingga pertengahan September 2026, realisasi BSPS atau Bedah Rumah telah mencapai Rp3,137 triliun atau 36,53 persen dari total DIPA Revisi.
Kementerian PKP juga mencatat penyaluran kredit program perumahan secara kumulatif telah mencapai Rp25,15 triliun kepada 108.444 debitur.
Untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan, Kementerian PKP turut mempercepat digitalisasi Sistem Bedah Rumah melalui GO PKP. Sistem ini diarahkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program secara lebih terintegrasi hingga ke lapangan.
Maruarar menegaskan, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Balai, dan pemerintah daerah harus terus dilakukan agar program Bedah Rumah tidak hanya cepat dalam pelaksanaan, tetapi juga tepat sasaran, berkualitas, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendorong kebijakan perumahan yang berpihak pada masyarakat.
