Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.,
Jakarta – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan ribuan personel serta dukungan operasi udara. Sebanyak 12.285 personel gabungan dan tujuh helikopter water bombing disiapkan untuk mempercepat penanganan di sejumlah wilayah rawan.
Penguatan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi penanganan karhutla yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., di Posko Utama Satgas Karhutla, Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (15/9).
Suharyanto langsung menuju Sumatera Selatan setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan karhutla berjalan sesuai kondisi terkini di lapangan.
“Tadi kami baru mendarat dari Kaltim langsung bertolak ke Sumsel, ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk melakukan evaluasi demi percepatan penanganan karhutla di sini,” ujar Suharyanto.
Berdasarkan data per Selasa (15/9), tercatat 1.737 hotspot di Sumatera Selatan. Dari hasil pemantauan, terdapat 20 fire spot dengan estimasi luasan sekitar 404,22 hektare.
Dari luasan tersebut, sekitar 319,97 hektare telah ditangani. Satgas Darat menangani sekitar 289,97 hektare, sementara operasi udara melalui water bombing telah menangani sekitar 30 hektare. Adapun sekitar 84,25 hektare masih dalam proses penanganan.
Penanganan darat diprioritaskan pada titik api aktif dan lokasi yang berpotensi mengalami perluasan. Dukungan logistik, air, BBM, serta peralatan pemadaman juga terus dipastikan tersedia bagi personel di lapangan.
Sejumlah wilayah menjadi prioritas penanganan, antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, serta Kota Palembang.
Untuk titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat, operasi udara terus dioptimalkan. Water bombing diarahkan terutama ke lokasi dengan api besar, kawasan gambut dalam, dan wilayah yang memiliki potensi penyebaran cepat.
BNPB juga mendorong penguatan Satgas Darat berbasis masyarakat. Sebanyak 50 tim Masyarakat Peduli Api (MPA) diusulkan dibentuk, dengan masing-masing tim beranggotakan 15 orang. Dengan skema tersebut, terdapat tambahan 750 personel untuk memperkuat respons awal di wilayah rawan.
“Ini perlengkapan minimal bagi satgas darat, yaitu nozzle pemadam, sepatu boot, jet shooter backpack, selang hantar dan pompa air. Satu regu 15 orang, dibentuk regu-regu itu, nanti akan kita dukung perlengkapan ini,” tegas Suharyanto.
Di tengah penguatan operasi, kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan karena belum tersedia pertumbuhan awan hujan yang memadai.
Pemerintah bersama seluruh unsur terkait juga terus meningkatkan patroli, pencegahan, sosialisasi larangan pembakaran lahan, serta pemantauan terhadap perusahaan dan pengelola lahan.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap titik api dapat segera dideteksi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
