Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dok: Kemenkes.
Jakarta – Imbauan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) “beradaptasi” dengan paparan asap memicu gelombang kritik pedas publik.
Di tengah kepungan kabut asap tebal beracun yang mengancam saluran pernapasan, kebijakan penanganan dampak kesehatan yang berfokus pada langkah mandiri warga tersebut dinilai mencerminkan sikap pasrah pemerintah dalam menuntaskan sumber utama bencana.
Pernyataan yang memicu polemik tersebut mengemuka dalam cuplikan video wawancara resmi yang disiarkan iNews TV dan tular di media sosial.
Dalam keterangannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengutarakan bahwa jajarannya hanya berfokus pada tindakan preventif dan pelayanan medis, mengingat Kemenkes tidak memiliki kewenangan teknis dalam pemadaman titik api karhutla.
“Kita di Kementerian Kesehatan, upaya kita memastikan agar orang-orang ini bisa tetap sehat atau kalau bisa jangan terlalu kena exposure dampak terlalu banyak. Karena Kementerian Kesehatan tidak bisa menghentikan asapnya, ya,” ujar Menkes Budi Gunadi sebagaimana dikutip dari siaran iNews.
Budi Gunadi lantas meminta warga untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang tercemar. “Nomor satu, kalau bisa stay di rumah. Ya, kalau sudah kondisinya seperti itu, kita tahu alamnya sudah seperti ini, kita sebagai manusia harus bersegera beradaptasi dan usahakan stay di rumah. Ya, jangan keluar kecuali benar-benar perlu,” tuturnya.
Menkes menyarankan warga menggunakan masker N95, kacamata pelindung, serta pakaian lengan panjang saat terpaksa keluar rumah, seraya mengimbau warga yang mengalami gatal-gatal hingga batuk berdarah untuk mendatangi puskesmas terdekat.
Meski Kemenkes menyusun protokol perlindungan diri, instruksi “beradaptasi” tersebut dirasakan melukai rasa keadilan masyarakat terdampak.
Sejumlah pihak menilai penyampaian tersebut terkesan memindahkan beban keselamatan dan tanggung jawab perlindungan kesehatan sepenuhnya ke pundak korban bencana.
Unggahan cuplikan video di akun Instagram resmi @officialinewstv pun mendadak dibanjiri ribuan komentar pedas publik yang menolak narasi adaptasi tersebut.
Kritik tajam tampak berhamburan di kolom komentar, di mana publik mendesak ketegasan negara dalam menghentikan sumber api ketimbang meminta warga bernapas di tengah asap beracun. Akun @pratama6227 menyentil kebijakan tersebut dengan menuliskan, “Bukan cari solusi malah suruh adaptasi,” yang disusul keprihatinan senada dari akun @rxyrzl yang menegaskan, “ATASI BUKAN ADAPTASI !!”.
Geram dengan istilah tersebut, akun @wildanrenaldi melontarkan kritik keras, “ADAPTASI SAMA RACUN KAN TOLOL,” sementara akun @qibiel.23 menanggapi secara sindiran ironis, “Ga sekalian nyuruh berevolusi?”.
Warganet lain juga menantang para pembuat kebijakan untuk merasakan langsung penderitaan warga di zona merah, seperti ditumpahkan akun @abdillahabdullah7972 yang menulis, “Contohin donx pak. bapak sama keluarga bapak cara beradaptasinya…” serta akun @togisinaga yang menyarankan, “Saran aja, coba Bapak BERADAPTASI disana juga..”.
Merespons gelombang kritik pedas tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, memberikan klarifikasi resmi usai dikonfirmasi wartawan pada Minggu (18/10/2026).
“Pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terhadap dampak asap karhutla, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan kesehatan,” ujar Aji dalam keterangannya.
Aji membantah anggapan bahwa pemerintah berlepas tangan dan menegaskan bahwa penggunaan istilah “adaptasi” yang disampaikan Menkes tidak berarti pasrah.
“Istilah ‘adaptasi’ bukan berarti pasrah atau membiarkan masyarakat menghadapi situasi ini sendiri. Kemenkes tetap bertanggung jawab dalam upaya perlindungan kesehatan melalui edukasi, pencegahan, mobilisasi SDM kesehatan, penyediaan logistik, dan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Pihak Kemenkes mengimbau masyarakat untuk aktif memitigasi risiko dengan melindungi diri dan keluarga, seraya terus mengajak pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong mengurangi risiko paparan asap karhutla.
Kemenkes memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan dampak bencana tersebut.
