Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. (kiri) bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos. (kanan) usai pertemuan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Dok: HF.
Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. membawa misi besar dalam mempercepat penanganan stunting dengan memperkuat kolaborasi lintas kementerian.
Langkah konkret itu diwujudkan melalui sinergi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, S.I.P.
untuk menghadirkan hunian layak bagi keluarga yang masuk kategori risiko stunting.
Dalam pertemuan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (12/8/2026), Wihaji didampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos.
Membahas dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi keluarga berisiko stunting.
Dari pertemuan tersebut, Kementerian PKP menyatakan kesiapan mengalokasikan 3.000 rumah. Jumlah itu lebih besar dari usulan awal Wihaji sebanyak 2.000 rumah.
“Kita mengajukan 2.000, dikasih 3.000,” ujar Wihaji usai pertemuan.
Wihaji menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki BKKBN, terdapat sekitar 8,1 juta keluarga Indonesia yang masuk kategori keluarga risiko stunting.
Namun, ia menegaskan status tersebut tidak berarti seluruh keluarga akan mengalami stunting.
Menurutnya, kondisi rumah tidak layak huni, keterbatasan sanitasi, serta tidak tersedianya fasilitas MCK dan air bersih merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko stunting.
“Risiko belum tentu stunting. Salah satu sebab stunting adalah memang rumahnya tidak layak huni,” jelasnya.
Karena itu, Wihaji mendorong agar penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian terkait.
Program BSPS Kementerian PKP dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk menangani faktor lingkungan tersebut.
9 Provinsi Jadi Sasaran Awal
Wihaji mengatakan, pihaknya telah mengusulkan lokasi program di sembilan provinsi yang memiliki tingkat stunting tinggi.
Data potensi lokasi BSPS usulan BKKBN mencakup Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah, dengan total potensi lokasi di 18 kabupaten.
Dari wilayah tersebut, NTT menjadi prioritas utama.
“Kita prioritaskan, kita tadi mengusulkan hampir 700 lebih khusus untuk wilayah NTT,” kata Wihaji.
Menurutnya, setelah NTT, Aceh juga menjadi perhatian. Terlebih, sejumlah keluarga di wilayah tersebut membutuhkan dukungan pemerintah setelah bencana.
“Pasca kemarin ada bencana itu juga butuh, ada beberapa keluarga risiko stunting yang butuh pemerintah hadir, negara hadir,” ujarnya.
Data Sudah Siap, Dikebut Minggu Ini
Wihaji memastikan program tersebut tidak berhenti pada kesepakatan.
BKKBN telah memiliki data keluarga yang dapat segera disesuaikan dengan persyaratan program BSPS.
“Lebih cepat lebih baik. Minggu ini kita finalisasi,” tegasnya.
Data tersebut disiapkan secara by name, by address, by NIK, hingga by foto untuk memudahkan proses verifikasi dan memastikan bantuan tepat sasaran.
BKKBN memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini berada di lapangan dan mendampingi keluarga berisiko stunting.
Jaringan tersebut akan menjadi kekuatan dalam mempercepat pemutakhiran data penerima.
“Nah ini tim teknis segera nanti merapikan khususnya di wilayah perkotaan,” ujar Wihaji.
Maruarar Beri Relaksasi Persyaratan
Wihaji juga mengapresiasi dukungan Maruarar dalam mempercepat program BSPS, termasuk melalui relaksasi persyaratan.
Menurut Wihaji, jika sebelumnya penerima harus memiliki sertifikat, kini persyaratan dapat dipermudah dengan surat keterangan dari kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya kira itu juga relaksasi untuk mempermudah supaya pemerintah hadir kepada orang yang tepat, penerima manfaatnya tepat dan berdampak,” katanya.
Bagi Wihaji, langkah tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antarmenteri bukan sekadar koordinasi, melainkan upaya menyatukan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rumah Bukan Satu-satunya Faktor
Wihaji menegaskan, program perbaikan rumah merupakan salah satu bagian dari strategi besar penanganan stunting.
Ia menyebut terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap risiko stunting, di antaranya pernikahan dini, air bersih, sanitasi dan asupan gizi.
“Ini kan untuk membantu rumah layak tidak huni. Jadi insya Allah berapapun itu bisa membantu, tapi tidak semuanya. Karena sebabnya tidak hanya masalah rumah,” ujarnya.
Karena itu, intervensi rumah layak melalui BSPS akan berjalan berdampingan dengan program kesehatan, gizi, sanitasi, pendampingan keluarga dan intervensi lainnya.
9,6 Juta Sasaran MBG 3B
Selain program perumahan, Wihaji juga mengungkapkan peran BKKBN dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting.
BKKBN, kata dia, terus menjalankan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting sambil menunggu regulasi baru.
Di saat yang sama, BKKBN juga mendapat tugas mendukung distribusi MBG 3B untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.
Wihaji menyebut sekitar 9,6 juta ibu hamil, ibu menyusui dan balita menjadi sasaran program tersebut.
Untuk menjalankan tugas itu, BKKBN memiliki sekitar 128.000 pendamping keluarga yang membantu distribusi MBG 3B hingga ke rumah penerima manfaat.
“Jadi tugasnya sekarang sudah ada 9,6 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang kita distribusikan per day setiap hari oleh Tim Pendamping Keluarga,” ungkapnya.
Dengan demikian, langkah Wihaji menggandeng Kementerian PKP menjadi bagian dari strategi yang lebih besar: memastikan penanganan stunting menyentuh langsung kehidupan keluarga.
3.000 rumah menjadi langkah awal. Namun di balik angka tersebut, Wihaji ingin memastikan negara hadir melalui kolaborasi mulai dari rumah layak, sanitasi, gizi, hingga pendampingan keluarga agar upaya menekan stunting benar-benar menyentuh akar persoalan.
