Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat. Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa perdagangan karbon di Indonesia harus menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung upaya pengendalian perubahan iklim, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Jumhur, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan lingkungan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan proyek karbon.
Karena itu, pendekatan pembangunan yang ditempuh Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga mengedepankan keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan manfaat perdagangan karbon benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi keuntungan bagi investor. Masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan hijau,” ujar Jumhur usai menghadiri Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Jakarta.
Ia menjelaskan, kebijakan perubahan iklim Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama, yakni mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, adaptasi guna meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, serta prosperity atau kesejahteraan masyarakat.
Pilar terakhir menjadi pembeda pendekatan Indonesia dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Menurutnya, perdagangan karbon memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, peluang tersebut harus dikelola secara inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, masyarakat adat, maupun komunitas yang berada di sekitar kawasan proyek karbon.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan, serta integrasi sosial.
Langkah ini dinilai penting agar manfaat ekonomi yang diperoleh dapat berkembang menjadi kegiatan produktif dan berkelanjutan, bukan hanya dinikmati dalam jangka pendek.
Jumhur juga mengungkapkan bahwa semakin banyak investor yang menunjukkan minat untuk menanamkan modal pada sektor pemulihan lingkungan.
Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan global, di mana investasi tidak lagi hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial.
“Pembangunan ke depan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah arah kebijakan yang terus didorong pemerintah,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap perdagangan karbon dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi hijau nasional sekaligus membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai daerah.
