Raker Komisi VIII DPR RI, Kepala BNPB Paparkan 4.727 Bencana dan Dominasi Hidrometeorologi 2025

Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026), dengan agenda utama membahas evaluasi penanganan bencana nasional, kondisi kebencanaan terkini, serta penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dan dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan.

Dalam forum tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan paparan komprehensif mengenai kondisi kebencanaan di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kerawanan tinggi dan cenderung meningkat dampaknya dalam beberapa tahun terakhir.

BNPB mencatat sepanjang tahun 2025 telah terjadi 4.727 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang mendominasi hingga 99,26 persen dari total kejadian bencana yang terjadi.

Suharyanto menjelaskan bahwa dominasi bencana hidrometeorologi ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Selain itu, faktor kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, serta penurunan daya dukung ekosistem di sejumlah wilayah turut memperparah dampak yang ditimbulkan.

Dalam paparannya, BNPB juga menyoroti sejumlah kejadian bencana besar yang terjadi sepanjang 2024 hingga 2025, termasuk bencana erupsi gunung api di beberapa wilayah, banjir bandang, tanah longsor, hingga kejadian besar di wilayah Sumatera yang menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat.

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah bencana di tiga provinsi di Sumatera pada November 2025, yang menyebabkan dampak luas baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kejadian dengan skala dampak terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

BNPB mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, tren bencana nasional bersifat fluktuatif. Pada 2021 tercatat 5.402 kejadian bencana, kemudian turun menjadi 3.544 kejadian pada 2022, dan kembali meningkat pada 2023 sebanyak 5.400 kejadian. Memasuki 2024 hingga 2025, meskipun jumlah kejadian tidak selalu meningkat signifikan, namun dampak yang ditimbulkan cenderung lebih besar dan lebih luas.

Hingga pertengahan 2026, BNPB juga mencatat sudah terjadi 1.051 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar masih didominasi oleh banjir dan longsor yang terjadi di berbagai daerah, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi.

Suharyanto juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai program, termasuk peningkatan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas daerah, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan darurat di lapangan.

Untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BNPB menyampaikan bahwa kondisi hingga saat ini masih dalam kategori terkendali. Sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jambi telah melakukan langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca dan pemadaman terpadu darat dan udara.

Raker ini menjadi ruang penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa sistem penanggulangan bencana nasional dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.