Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu sebagai upaya menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, hingga penurunan muka tanah di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (4/5/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan menegaskan komitmen penuh Kementerian ATR/BPN untuk mengawal percepatan proyek strategis tersebut.
Menurut Ossy Dermawan, Kementerian ATR/BPN akan memberikan tiga dukungan utama agar pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai regulasi.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dukungan pertama difokuskan pada sinkronisasi tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan Giant Sea Wall serta infrastruktur pendukung lainnya memiliki kepastian hukum dan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Saat ini, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disebut telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa.
Selain sinkronisasi tata ruang, ATR/BPN juga siap mempercepat proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Ossy, percepatan perizinan menjadi faktor penting agar proyek perlindungan pesisir tidak terhambat proses administrasi yang panjang.
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku,” katanya.
Dukungan ketiga diberikan melalui pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di lapangan.
Ia memastikan ATR/BPN siap membantu proses pengadaan tanah secara terukur dan terkoordinasi agar pembangunan berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek hukum dan kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Ossy menilai proyek perlindungan Pantura Jawa membutuhkan kerja lintas sektor yang kuat karena melibatkan banyak wilayah dan kewenangan antarinstansi.
Karena itu, ia mendorong penguatan working group lintas kementerian dan lembaga agar integrasi data serta overlay peta dapat dilakukan secara optimal.
Kick Off Meeting tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono yang menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam pembangunan perlindungan pesisir Pantura Jawa.
Menurut AHY, penanganan kawasan pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir.
