Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi
Jakarta – Pemerintah terus mengubah wajah program transmigrasi nasional menjadi lebih modern, produktif, dan berorientasi pada pembangunan kawasan. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi, Rabu (20/05/2026), Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memaparkan arah baru kebijakan transmigrasi yang kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan menjadi strategi besar pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional.
Dalam pemaparannya, Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi harus mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, khususnya di kawasan-kawasan pengembangan baru Indonesia.
“Bagi kami, inti transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan penduduk. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran negara benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Iftitah di hadapan anggota Komisi V DPR RI.
Ia menjelaskan, Kementerian Transmigrasi pada tahun 2026 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun. Namun, setelah penyesuaian atau penajaman belanja sesuai arahan Kementerian Keuangan, anggaran efektif menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
Meski mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp663 miliar, Kementerian Transmigrasi tetap memastikan program prioritas tetap berjalan dan fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama revitalisasi kawasan transmigrasi dan pembangunan infrastruktur dasar.
Hingga 18 Mei 2026, realisasi anggaran kementerian tercatat mencapai Rp122 miliar atau sekitar 9,85 persen. Pemerintah optimistis realisasi akan meningkat signifikan pada semester berikutnya seiring mulai berjalannya berbagai program prioritas transformasi transmigrasi.
Fokus pada Transformasi Transmigrasi 5T
Dalam rapat tersebut, Menteri Iftitah memaparkan lima program prioritas nasional transformasi transmigrasi atau “5T” yang menjadi arah kebijakan baru kementerian.
Program pertama adalah Trans Tuntas yang berfokus pada penyelesaian persoalan lahan dan kepastian hak masyarakat transmigrasi. Kedua, Trans Lokal yang menitikberatkan pada pengembangan masyarakat lokal di kawasan transmigrasi. Ketiga, Trans Patriot melalui pengiriman generasi muda untuk mendampingi masyarakat dan mengembangkan kawasan transmigrasi.
Selanjutnya, Trans Karya Nusa diarahkan untuk memperkuat ekonomi kawasan berbasis produk unggulan dan hilirisasi, sementara Trans Gotong Royong fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi dan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut Iftitah, pembangunan kawasan transmigrasi harus dimulai dari hadirnya sumber daya manusia unggul dan layanan dasar yang memadai.
“Kami ingin memastikan kawasan transmigrasi berkembang menjadi kawasan produktif, modern, dan memiliki daya saing global,” katanya.
Salor Papua Selatan Disiapkan Jadi Lumbung Pangan Baru
Salah satu capaian strategis yang dipaparkan dalam rapat adalah pengembangan kawasan transmigrasi Salor di Papua Selatan melalui kerja sama penelitian dengan China National Rice Research Institute (CNRRI) Tiongkok.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu lumbung pangan baru Indonesia sekaligus kawasan pangan strategis Pasifik. Berdasarkan hasil penelitian bersama tahun 2025, kawasan Salor mencatat peningkatan luas panen sebesar 68 persen dan peningkatan produksi gabah serta beras sebesar 66,4 persen.
Tak hanya fokus pada produksi, kerja sama tersebut juga mencakup modernisasi budidaya, teknologi pascapanen, hilirisasi pangan, transfer teknologi, hingga pengembangan akses investasi dan pasar ekspor.
“Ini merupakan bentuk nyata penguatan kerja sama internasional untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Iftitah.
Ekspor Durian Tembus Pasar Tiongkok
Transformasi kawasan transmigrasi juga mulai menunjukkan hasil di sektor perkebunan dan ekspor. Menteri Iftitah mengungkapkan, kawasan transmigrasi Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berhasil melakukan ekspor perdana 459 ton durian beku ke Tiongkok senilai Rp42,5 miliar pada tiga bulan pertama 2026.
Nilai ekspor durian dari kawasan tersebut bahkan diproyeksikan dapat mencapai Rp1 triliun sepanjang tahun 2026, seiring meningkatnya kapasitas produksi dan besarnya permintaan pasar Tiongkok.
Dampak ekonomi dari ekspor tersebut mulai dirasakan langsung masyarakat. Harga durian di tingkat petani yang sebelumnya berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram kini meningkat menjadi Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram.
Aktivitas ekspor juga mulai membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat kawasan transmigrasi.
“Fokus kami saat ini adalah membangun ekosistem ekonomi kawasan yang produktif, terintegrasi, dan memiliki daya saing global,” jelas Iftitah.
Selesaikan Konflik Lahan dan Perkuat Kolaborasi Antar Kementerian
Selain pengembangan ekonomi kawasan, Kementerian Transmigrasi juga fokus menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan masyarakat transmigrasi.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembatalan sertifikat masyarakat eks transmigran di Desa Kekambit, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif.
Kementerian ATR/BPN disebut telah mencabut pembatalan 717 sertifikat hak milik di atas lahan seluas 485 hektare, sementara Kementerian ESDM menyepakati pembekuan izin perusahaan terkait.
Selain itu, penyelesaian konflik pertanahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, Jambi, yang telah berlangsung sekitar 17 tahun juga terus dipercepat melalui koordinasi bersama Kementerian ATR/BPN.
“Kami berkomitmen mendorong penyelesaian kasus secara cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegasnya.
Tim Ekspedisi Patriot Diserbu Generasi Muda
Dalam rapat tersebut, Menteri Iftitah juga menyoroti tingginya minat generasi muda terhadap program Tim Ekspedisi Patriot, yaitu program pengabdian di kawasan transmigrasi.
Hingga 20 Mei 2026, tercatat lebih dari 165 ribu peminat dan lebih dari 6 ribu peserta telah mengikuti proses rekrutmen. Program tersebut akan menempatkan 1.200 peserta terpilih di 53 kawasan transmigrasi, terutama di Indonesia Timur.
Menariknya, pendaftar tidak hanya berasal dari perguruan tinggi dalam negeri, tetapi juga lulusan universitas luar negeri seperti University of Manchester, University College London, hingga University of North Malaysia.
Program ini dinilai telah berkembang menjadi gerakan pengabdian generasi muda untuk membangun Indonesia dari kawasan transmigrasi melalui inovasi, teknologi tepat guna, pengembangan UMKM, sistem air bersih, hingga hilirisasi komoditas.
“Yang sedang tumbuh hari ini bukan hanya program, tetapi gerakan pengabdian generasi muda Indonesia,” kata Iftitah.
Menutup paparannya, Menteri Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan nasional dan penguatan persatuan bangsa.
“Transmigrasi adalah strategi negara untuk menghadirkan pertumbuhan, pemerataan, dan harapan di garis depan pembangunan Indonesia,” pungkasnya.
