Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah pusat bergerak cepat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto turun langsung ke Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (31/7/2026), untuk memastikan operasi penanganan karhutla berjalan maksimal sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi di lapangan.
Peninjauan dipusatkan di Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla Kabupaten Pulang Pisau, wilayah yang saat ini menjadi salah satu fokus utama operasi pemadaman.
Kehadiran kedua pejabat tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan karhutla melalui langkah-langkah yang terukur, mulai dari pencegahan, pemadaman dini, hingga penguatan dukungan personel dan peralatan.
Dalam arahannya kepada jajaran Satuan Tugas (Satgas) Karhutla, Menko Polkam Djamari Chaniago meminta seluruh unsur yang terlibat meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya titik api baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla sangat ditentukan oleh kecepatan respons sebelum api meluas ke kawasan yang lebih luas.
“Pantau terus, jangan sampai ada titik api lagi. Kita lebih baik menyelesaikannya saat titik api masih kecil. Saya yakin bahwa kita semua bisa menyelesaikan ini,” tegas Djamari.
Menurutnya, pemadaman pada fase awal jauh lebih efektif dibandingkan ketika kebakaran telah meluas. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan kesiapsiagaan personel harus terus dijaga agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.
Mendampingi Menko Polkam, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mendukung operasi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan armada udara untuk water bombing dan patroli, serta pemenuhan logistik maupun peralatan yang dibutuhkan personel di lapangan.
Suharyanto meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama seluruh unsur Satgas Karhutla melakukan pendataan kebutuhan secara rinci agar dukungan dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Tentu saja yang paling mengetahui kondisi di lapangan adalah jajaran di wilayah. Karena itu, kebutuhan harus dipetakan secara lebih spesifik sesuai karakteristik kebakarannya. Kami dari pemerintah pusat siap memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan agar penanganan berjalan optimal,” ujar Suharyanto.
Ia juga menginstruksikan agar kekuatan Satgas Darat terus diperkuat melalui optimalisasi personel, pengerahan mobil tangki air, serta penyediaan peralatan pendukung seperti pompa air, selang pemadam, hingga tangki air portabel yang dapat digunakan di lokasi-lokasi dengan akses terbatas.
Berdasarkan data terbaru, luas lahan yang terdampak kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 3.069,52 hektare. Saat ini, operasi pemadaman difokuskan di Desa Taruna dan Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, yang menjadi wilayah prioritas penanganan.
Operasi tersebut melibatkan kolaborasi BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta berbagai unsur terkait. Selain melakukan pemadaman, tim gabungan juga memperkuat patroli dan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan api tidak meluas hingga mengancam permukiman, lahan produktif, maupun infrastruktur vital.
Meski mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, proses penanganan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa perubahan arah angin yang berpotensi memicu penyebaran titik api. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa sinergi lintas instansi, respons cepat, serta kesiapan personel dan peralatan menjadi kunci utama untuk mengendalikan karhutla di Kalimantan Tengah dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.
