Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid. Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pesan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam forum Nusantara Young Leaders di Banyumas, Sabtu (25/4).
Di hadapan mahasiswa dari berbagai kampus, Nusron mengurai pendekatan kepemimpinan yang ia pegang dalam menyelesaikan persoalan pertanahan, yakni menjadikan manusia sebagai pusat kebijakan.
“Semua kebijakan harus memanusiakan manusia,” tegas Nusron, menekankan bahwa ukuran keberhasilan pejabat bukan semata regulasi yang dihasilkan, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang memberi manfaat. Prinsip itu, kata dia, menjadi dasar dalam mendorong berbagai kebijakan di sektor agraria agar lebih berpihak pada rakyat.
Dalam sesi “Total Politik”, Nusron juga mengingatkan bahwa kekuasaan bukan ruang untuk mempersulit rakyat. Sebaliknya, pejabat publik dituntut menghadirkan kemudahan, keadilan, dan pengangkatan harkat masyarakat.
Ia pun mengaitkan kepemimpinan dengan nilai moral dan spiritual, bahwa pemimpin yang memudahkan rakyat akan dimuliakan, sementara yang mempersulit akan menghadapi kesulitan.
Di hadapan peserta, Nusron juga mendorong mahasiswa untuk terus kritis, namun tetap menghadirkan kritik yang berorientasi pada perbaikan bangsa.
Forum bertema Mencetak Negarawan, Membangun Peradaban itu menjadi ruang dialog tentang politik, kepemimpinan, dan masa depan Indonesia, sekaligus memperlihatkan gagasan Nusron tentang negara yang humanis dan berpihak pada rakyat.
