Menko Polkam Djamari Chaniago saat memimpin rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago turun ke lapangan untuk melihat kondisi penanganan sekaligus memastikan kekuatan personel dan peralatan digunakan secara optimal.
Djamari melakukan peninjauan di Palembang, Jumat (18/9/2026), bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta jajaran TNI, Polri, BNPB dan Manggala Agni. Peninjauan juga mencakup Posko Satgas Karhutla di Kertapati dan lokasi lahan terbakar di wilayah Karya Jaya.
Dalam arahannya, Menko Polkam meminta seluruh kekuatan yang tersedia dikerahkan secara terukur. Personel dan peralatan perlu diprioritaskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan potensi kebakaran tinggi.
Langkah tersebut menjadi penting karena aktivitas titik panas di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan paparan Komandan Operasi Satgas Karhutla Sumsel, hingga 17 September pukul 05.00 WIB tercatat 3.039 hotspot. Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi sebanyak 1.034 titik, disusul Musi Banyuasin 684 titik, Banyuasin 379 titik dan Muara Enim 299 titik.
Secara kumulatif, sejak Januari hingga 16 September 2026 tercatat 49.591 hotspot di Sumatera Selatan. Pada 16 September, patroli udara dan tim darat juga menemukan 63 kejadian karhutla sehingga total kejadian sejak awal tahun mencapai 3.098 kejadian.
Djamari menekankan pentingnya pengelolaan kekuatan secara efektif agar operasi dapat diarahkan ke titik-titik yang membutuhkan penanganan segera. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pengendalian kebakaran di tengah kondisi lapangan yang dinamis.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Menurutnya, personel juga digerakkan pada tahap pencegahan, deteksi dini hingga pemulihan setelah kebakaran.
“Personel tidak hanya disiapkan untuk memadamkan api, tetapi digerakkan sejak fase pencegahan, deteksi dini sampai dengan pemulihan pascakebakaran,” ujar Suharyanto.
Untuk mendukung operasi, sebanyak 12.285 personel Satgas Karhutla Sumsel dikerahkan. Kekuatan tersebut melibatkan BPBD, TNI, Polri, Lanud Sri Mulyono Herlambang, Manggala Agni, Polhut, Satpol PP, Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api serta unsur pemadam dari perusahaan perkebunan.
Operasi udara juga menjadi bagian penting dalam penanganan. Helikopter digunakan untuk patroli, verifikasi hotspot, menentukan prioritas titik api dan melakukan water bombing. Pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya penanganan kondisi kekeringan.
Dari hasil pemantauan pada 16 September, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 531,31 hektare. Satgas darat telah menangani sekitar 214,06 hektare, sedangkan water bombing menjangkau sekitar 30 hektare. Saat paparan disusun, sekitar 287,25 hektare masih belum dapat dipadamkan.
Penanganan saat ini difokuskan pada sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, yakni Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir dan Muara Enim.
Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi agar operasi pemadaman, pencegahan, patroli serta deteksi dini dapat berjalan beriringan. Peninjauan langsung Menko Polkam menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh sumber daya yang telah dikerahkan benar-benar bekerja sesuai kebutuhan di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi kunci dalam menghadapi karhutla Sumatera Selatan, dengan pengendalian api, perlindungan masyarakat dari dampak asap dan pencegahan kebakaran baru berjalan sebagai satu rangkaian penanganan.
