Jakarta – Pemerintah mulai membenahi fondasi regulasi sektor perumahan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggandeng Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mempercepat reformasi aturan yang selama ini menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan perumahan nasional.
Dalam pertemuan strategis di Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (4/11/2026), kedua kementerian membahas tiga agenda utama, yakni penegakan Kebijakan Hunian Berimbang, percepatan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan, Pengembangan, dan Perolehan Perumahan (RInpres P5), serta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan dengan pendekatan Omnibus Law.
Maruarar mengatakan, pembenahan regulasi diperlukan agar berbagai program perumahan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, tata kelola yang jelas, serta dapat dilaksanakan tanpa keraguan.
“Kami akan mengikuti arahan dari Menteri Hukum dengan baik terkait regulasi dan tata kelola supaya regulasi yang ada dapat dilaksanakan segera dan tanpa keraguan dalam pelaksanaan program perumahan,” ujar Maruarar seusai pertemuan.
Salah satu perhatian utama adalah penegakan Kebijakan Hunian Berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini mengatur penyediaan hunian mewah, menengah, dan sederhana secara proporsional agar pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada satu segmen pasar.
Menurut Maruarar, penerapan kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan perumahan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, secara prinsip ketentuan mengenai Hunian Berimbang telah memiliki landasan regulasi yang dapat dilaksanakan. Bahkan, terdapat sejumlah alternatif penerapan, termasuk pengembangan hunian dalam satu kawasan di tingkat provinsi dengan komposisi dan klaster perumahan yang berbeda.
“Kemenkum tinggal melaksanakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang hunian berimbang, secara regulasi tidak ada masalah dan secara prinsip dapat dilakukan,” jelas Supratman.
Agenda berikutnya adalah percepatan RInpres P5. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga, menyederhanakan hambatan birokrasi, mempercepat proses perolehan tanah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan perumahan nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah lebih menyeluruh melalui penyusunan RUU Perumahan dengan pendekatan Omnibus Law. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perumahan sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berpotensi menghambat pembangunan.
Supratman mendorong agar inisiatif penyusunan RUU tersebut ditindaklanjuti bersama melalui pembahasan dengan DPR RI. Untuk memperkuat prosesnya, Kementerian PKP dan Kementerian Hukum sepakat membentuk kelompok kerja bersama guna mengintensifkan kajian dan penyusunan regulasi.
Dalam proses tersebut, kepastian hukum dan kemudahan investasi menjadi dua aspek yang perlu berjalan beriringan. Dengan demikian, pembenahan aturan tidak hanya memperlancar program pemerintah, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga keberlanjutan sektor pengembang perumahan.
Kolaborasi kedua kementerian ini akan dilanjutkan melalui pertemuan lanjutan pada pekan depan. Maruarar menyebut agenda berikutnya akan difokuskan pada kajian yang lebih komprehensif terhadap ketiga prioritas reformasi regulasi tersebut.
“Terima kasih kepada Kemenkum untuk rapat kali ini dalam kaitannya pembahasan tiga agenda Kementerian PKP, dan kami akan kembali melaksanakan rapat minggu depan untuk kajian yang lebih komprehensif,” imbuhnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP memperkuat fondasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui regulasi yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap berbagai hambatan penyediaan hunian dapat diatasi, kepastian hukum semakin kuat, dan investasi sektor perumahan semakin terbuka.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul Siagian, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, serta jajaran pejabat Kementerian PKP lainnya.
