Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto memperkuat komando penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai langkah menghadapi ancaman puncak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berlangsung cepat, terpadu, dan efektif, terutama di wilayah-wilayah prioritas yang mengalami peningkatan titik api.
Berdasarkan data terbaru, luas lahan yang terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah telah mencapai 3.069,52 hektare. Angka tersebut menempatkan provinsi ini sebagai salah satu daerah prioritas nasional mengingat dominasi lahan gambut yang mudah terbakar dan membutuhkan penanganan khusus.
“Ini merupakan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami dari kementerian/lembaga, TNI, dan Polri, serta pemerintah daerah bergerak sesuai tugas pokok masing-masing. BNPB yang diamanatkan memegang komando saat tanggap dan siaga darurat turun langsung untuk memastikan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah berjalan optimal,” kata Suharyanto usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7) malam.
Menurut Suharyanto, rapat koordinasi tersebut bukan hanya mengevaluasi kondisi terkini, tetapi juga menyusun langkah antisipatif menghadapi puncak musim kemarau yang diproyeksikan semakin kering akibat pengaruh El Nino. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat diminta mengoptimalkan operasi gabungan melalui satgas darat maupun udara.
BNPB juga akan memperkuat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan menambah armada pesawat agar proses pembentukan hujan buatan dapat dilakukan lebih maksimal untuk menekan penyebaran api.
Saat ini, dukungan Satgas Udara Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah terdiri atas dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, serta satu pesawat Caravan yang digunakan untuk operasi modifikasi cuaca.
“OMC ini yang perlu ditambah karena sekarang di Kalimantan Tengah ini masih ada pertumbuhan awan hujan. Ini yang nanti akan kita maksimalkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah lokasi sebagai prioritas penanganan, di antaranya Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Suharyanto menaruh perhatian khusus terhadap kawasan Tumbang Nusa karena kobaran api telah mendekati ruas jalan utama yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota. Apabila tidak segera dikendalikan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.
“Tadi dipaparkan bahwa ada kebakaran yang mendekati jalan di area Tumbang Nusa. Ini akan kita intervensi secara serius. Seluruh armada pesawat water bombing akan kita prioritaskan ke titik tersebut, dikombinasikan dengan OMC untuk memicu hujan deras,” tegasnya.
Selain fokus pada pemadaman, Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah meningkatkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan menyertai puncak El Nino.
Ia menekankan pentingnya pemantauan cuaca secara berkala, peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta segera memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Data tersebut akan menjadi dasar penyediaan kebutuhan air melalui pembangunan sumur bor, jaringan pipanisasi, maupun distribusi menggunakan mobil tangki agar masyarakat tetap memperoleh akses air selama musim kemarau berlangsung.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan operasi darat maupun udara, BNPB berharap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan lebih cepat sehingga dampak terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi dapat ditekan semaksimal mungkin.
