Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.
Jakarta – Penguatan integritas menjadi salah satu agenda penting Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dalam membenahi tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melibatkan 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Workshop Integritas dan Antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (30/10/2026) tersebut menjadi momentum bagi jajaran BPN Banten untuk memperkuat kesadaran antikorupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta membangun lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Lebih dari itu, diperlukan kesadaran pribadi dan komitmen seluruh pegawai untuk membangun budaya antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurut Harison, berbagai peristiwa pelanggaran yang terjadi harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki sistem kerja.
“Penindakan terhadap pelanggaran harus dibarengi dengan pembangunan budaya antikorupsi yang tumbuh dari kesadaran setiap individu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan mitigasi, mengantisipasi, dan mengambil upaya-upaya nyata agar hal-hal seperti itu tidak terjadi,” tegas Harison.
Ia menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri sebelum kemudian diterapkan dalam lingkungan kerja. Karena itu, seluruh ASN didorong untuk tidak sekadar mengikuti kegiatan pembinaan integritas sebagai bentuk pemenuhan arahan pimpinan, tetapi menjadikannya sebagai komitmen pribadi.
“Jadi, dari pelajaran-pelajaran mahal seperti ini, kita seharusnya mulai meyakinkan diri sendiri bahwa kita harus berubah. Saya tidak suka dengan kata-kata ‘sudah terlambat’. Stop it! Tidak ada kata terlambat,” lanjutnya.
Sebanyak 100 ASN yang mengikuti workshop terdiri atas pejabat struktural, kepala bagian, kepala bidang, kepala kantor, pejabat pengawas, kepala subbagian, kepala seksi, serta pejabat fungsional di lingkungan Kanwil BPN Banten.
Pelibatan jajaran lintas posisi tersebut diharapkan memperkuat pemahaman bahwa integritas merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, kualitas pelayanan pertanahan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, tetapi juga oleh sikap serta perilaku setiap aparatur yang menjalankannya.
Pelaksana Harian Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Swasti Putri Mahatmi, yang akrab disapa Uty, menyampaikan bahwa workshop ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus refleksi bagi seluruh jajaran, terutama dalam menyikapi berbagai peristiwa penindakan tindak pidana korupsi.
Ia mengingatkan bahwa peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penindakan, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan pembenahan organisasi.
“Peristiwa OTT bukanlah satu-satunya hal yang menjadi fokus perhatian kita. Justru, peristiwa tersebut harus menjadi awal bagi kita semua, seluruh jajaran, untuk melakukan introspeksi dan pembenahan,” ujar Uty.
Uty juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya integritas. Menurutnya, nilai antikorupsi tidak akan tumbuh optimal apabila hanya dituntut dari pegawai tingkat bawah tanpa didukung contoh nyata dari para pemimpin.
Senada dengan hal tersebut, Inspektur Wilayah III Kementerian ATR/BPN, Mujahidin Ma’ruf, mengingatkan bahwa integritas harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, keberanian menolak penyimpangan, serta pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk terbuka terhadap kritik dan menjadikan setiap tantangan organisasi sebagai kesempatan memperbaiki diri.
“Integritas tidak cukup hanya dipahami atau disampaikan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” menjadi pesan penting dalam penguatan tata kelola organisasi dan pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil BPN Banten mendorong seluruh satuan kerja melakukan identifikasi risiko, menyusun rencana aksi, memperkuat pengawasan pimpinan, serta menerapkan langkah mitigasi secara konsisten.
Rangkaian workshop juga dilanjutkan dengan pembahasan dan penyusunan mitigasi manajemen risiko oleh sembilan satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Banten. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Husnirokhim Nurdin Alim, sebagai narasumber.
Melalui langkah ini, Harison Mocodompis mendorong agar penguatan integritas tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi maupun komitmen di atas kertas. Setiap satuan kerja diharapkan mampu mengenali potensi penyimpangan, membangun sistem pengendalian, dan memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan.
Bagi BPN Banten, budaya antikorupsi harus tumbuh dari kesadaran setiap individu dan tercermin dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan tata kelola yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan diharapkan terus meningkat.
