Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali memperkuat langkah percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartit bersama sejumlah kementerian/lembaga pemerintah dan bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Rabu (22/4), di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan.
Kolaborasi strategis ini menjadi upaya memperluas akses pembiayaan rumah pertama bagi masyarakat, sekaligus memperkuat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP di berbagai segmen penerima manfaat.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, kerja sama tripartit ini merupakan bentuk sinergi konkret pemerintah dan sektor perbankan dalam menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Heru, momentum ini menjadi penting setelah capaian penyaluran FLPP tahun 2025 mencatat rekor tertinggi sejak program tersebut berjalan pada 2010. Pemerintah pun kembali menyiapkan kuota besar pada 2026, yakni sebanyak 350 ribu unit rumah untuk mendorong akses kepemilikan rumah pertama.
“Program ini tidak hanya menyasar kelompok formal, tetapi juga menjangkau berbagai profesi masyarakat, mulai dari pengemudi ojek, pedagang, petani, asisten rumah tangga hingga penyandang disabilitas,” ujar Heru.
Dalam seremoni tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Provinsi Maluku Utara, BKKBN, BPS, KP2MI, hingga Kementerian PANRB. Dari sisi perbankan, dukungan datang dari Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Nasional, BTN, BNI dan BRI.
Heru menilai keterlibatan banyak pihak ini menjadi strategi memperluas sosialisasi dan penyerapan FLPP, khususnya di kalangan pegawai kementerian dan lembaga yang belum memiliki rumah pertama.
Tak hanya pembiayaan rumah tapak, BP Tapera juga mulai mendorong solusi hunian vertikal di kawasan perkotaan sebagai alternatif bagi masyarakat berpenghasilan menengah yang kesulitan menjangkau rumah di pusat kota.
“Demand hunian sangat besar, sekarang yang kita dorong adalah sisi supply agar kebutuhan masyarakat bisa terjawab,” katanya.
Hingga 22 April 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat telah mencapai 53.184 unit rumah dengan nilai Rp6,61 triliun, menunjukkan akselerasi awal tahun yang dinilai positif untuk mendukung target nasional sektor perumahan.
Kerja sama tripartit ini sekaligus menjadi penguatan komitmen bersama antara pemerintah, perbankan, dan lembaga negara untuk menjadikan akses rumah pertama semakin terbuka luas bagi masyarakat Indonesia.
