Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan. Dok: ATR/BPN.
Jakarta – Pagi yang dinamis di Aula Prona Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi saksi dimulainya langkah penting dalam penguatan komunikasi publik pemerintah. Rabu (15/04/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2026.
Forum yang dihadiri sekitar 100 insan humas dari berbagai kementerian dan lembaga ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi, menyamakan pemahaman, sekaligus merumuskan langkah bersama dalam mendukung implementasi layanan pertanahan berbasis digital, khususnya Sertipikat Elektronik.
Dalam sambutannya, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar perubahan sistem layanan, melainkan perubahan menyeluruh dalam cara pemerintah hadir dan melayani masyarakat.
“Saya ingin forum ini benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang diskusi terbuka. Silakan bertukar pikiran, menggali informasi, dan memperdalam pemahaman terkait Sertipikat Elektronik serta aplikasi Sentuh Tanahku,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak dicanangkan pada 2023, Sertipikat Elektronik menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi layanan pertanahan. Digitalisasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, memperkuat keamanan data, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Namun demikian, Sekjen ATR/BPN mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, termasuk insan humas sebagai ujung tombak komunikasi publik.
“Kesamaan persepsi menjadi kunci. Jika pemahaman kita seragam, maka pesan yang disampaikan kepada masyarakat juga akan utuh dan tidak menimbulkan kebingungan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap para peserta dapat menjadi agen penyebarluasan informasi yang efektif di instansinya masing-masing. Dengan pemahaman yang kuat, humas diharapkan mampu menjelaskan manfaat Sertipikat Elektronik secara sederhana, jelas, dan meyakinkan kepada masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menyoroti perubahan lanskap komunikasi publik yang semakin cepat dan dinamis.
Menurutnya, peran humas pemerintah kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun narasi yang mampu menjangkau dan memengaruhi pemahaman masyarakat.
“Humas pemerintah harus adaptif, inovatif, dan responsif. Informasi yang kita sampaikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang kini mengonsumsi informasi secara cepat dan beragam,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar seluruh anggota Bakohumas memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, baik media konvensional maupun digital, untuk menyebarluaskan informasi mengenai Sertipikat Elektronik secara luas dan masif.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa Forum Bakohumas merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan koordinasi antarinstansi.
“Forum ini bukan sekadar pertemuan, tetapi wadah untuk membangun keselarasan langkah, memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap konsisten dan kredibel,” jelasnya.
Mengusung tema “Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan: Wujudkan Sertipikat Elektronik yang Aman dan Efisien”, forum ini juga menghadirkan narasumber kompeten seperti I Ketut Gede Ary Sucaya dan Tentrem Prihatin. Diskusi dipandu oleh Bagas Agung Wibowo dengan suasana interaktif dan penuh antusiasme.
Melalui forum ini, ATR/BPN berharap tercipta pemahaman yang lebih solid serta strategi komunikasi yang lebih efektif, sehingga implementasi Sertipikat Elektronik dapat berjalan optimal dan semakin dipercaya masyarakat.
