Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan serta kesiapan tata ruang sebagai landasan pembangunan kawasan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ossy melaporkan bahwa capaian penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara agregat nasional telah mencapai 87,98 persen. Sementara itu, empat provinsi yang menjadi prioritas pembangunan KSPEAN, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan, seluruhnya telah memenuhi target minimal 87 persen.
“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98 persen. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87 persen,” ujar Ossy.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengamanatkan penetapan LP2B minimal 87 persen pada 2029. Dengan realisasi saat ini, target tersebut berhasil dicapai tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.
Selain memastikan perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan dukungan melalui aspek tata ruang. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Adapun RTRW Kalimantan Tengah tengah menjalani proses revisi berkala 10 tahunan.
Kementerian ATR/BPN akan mendorong percepatan revisi tersebut melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang agar rencana pembangunan kawasan memiliki landasan tata ruang yang memadai.
Dukungan berikutnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota pada empat provinsi prioritas. Rinciannya, Sumatra Selatan sebanyak 32 RDTR, Kalimantan Tengah 25 RDTR, Kalimantan Selatan 25 RDTR, dan Papua Selatan empat RDTR.
Ossy menjelaskan, integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi faktor penting dalam mendukung kegiatan investasi dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambahnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk menuntaskan berbagai kebutuhan penataan ruang, terutama revisi RTRW Kalimantan Tengah. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesiapan aspek pertanahan dan tata ruang berjalan seiring dengan rencana pembangunan KSPEAN.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menyampaikan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan dilakukan secara berkala untuk mengawal pencapaian target swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyusun rencana induk atau masterplan pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas. Untuk pengembangan kawasan pertanian, pemerintah juga merencanakan pemanfaatan lahan rusak dan tidak produktif yang masih dapat dioptimalkan fungsinya.
Melalui dukungan perlindungan lahan pertanian, penataan ruang, dan percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan pembangunan KSPEAN memiliki kepastian pemanfaatan ruang dan kesiapan pertanahan.
Dengan demikian, pengembangan kawasan di empat provinsi prioritas diharapkan dapat berjalan lebih terarah dalam mendukung agenda swasembada nasional.
