Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian.
Jakarta – Penyelesaian sengketa pertanahan membutuhkan ketelitian dalam memeriksa dokumen, mencocokkan data lapangan, hingga memastikan landasan hukum setiap bidang tanah.
Untuk itu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi lintas kantor melalui gelar perkara yang melibatkan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, tersebut menjadi forum untuk membedah persoalan pertanahan sekaligus merumuskan strategi penanganan yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan data fisik dan data yuridis pertanahan. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap langkah penyelesaian sengketa memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui gelar perkara ini, BPN Kaltim berupaya menyamakan persepsi antarunit kerja agar penanganan setiap persoalan tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai aspek permasalahan serta menentukan langkah penyelesaian yang lebih terarah.
Kepala Kanwil BPN Kaltim, Shamy Ardian, bersama jajaran terkait membahas penanganan perkara dengan melibatkan unsur teknis dari bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Penataan dan Pemberdayaan, serta Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Keterlibatan berbagai bidang tersebut mencerminkan pentingnya penanganan sengketa pertanahan secara menyeluruh. Sebab, persoalan tanah tidak selalu berdiri pada satu aspek, melainkan dapat berkaitan dengan riwayat administrasi, kondisi fisik bidang tanah, hingga keabsahan dokumen dan hak atas tanah.
BPN Kaltim menempatkan koordinasi dan ketelitian dalam penanganan perkara sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian sengketa yang lebih tepat, memberikan kepastian hukum, sekaligus melindungi hak masyarakat atas tanah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dapat terus diperkuat.
Gelar perkara ini turut dihadiri Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan beserta jajaran, serta perwakilan Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Kanwil BPN Kalimantan Timur terus mendorong agar setiap persoalan pertanahan ditangani secara cermat dan bertanggung jawab, sehingga kepastian hukum atas tanah dapat diwujudkan bagi masyarakat.
