Tata Ruang Jadi Penopang Investasi dan Ketahanan Pangan, Suyus Windayana Ungkap Capaian RDTR

Jakarta – Penataan ruang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Selain memberikan kepastian bagi investasi, tata ruang juga menjadi instrumen penting untuk menjaga lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut menjadi fokus Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui berbagai agenda koordinasi dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah wilayah sepanjang Oktober 2026.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mendorong agar penyusunan RDTR semakin responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Upaya tersebut terlihat dari beragam pembahasan yang dilakukan, mulai dari pengembangan kawasan potensial investasi hingga penataan wilayah perkotaan dan kawasan strategis.

Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, misalnya, pembahasan diarahkan pada penyusunan RDTR kawasan sekitar Bandara Mathilda Batlayeri. Sementara di Kabupaten Seram Bagian Timur, perhatian diberikan pada potensi investasi di Kawasan Perkotaan Bula.

Pembahasan penataan ruang juga mencakup wilayah Nusa Tenggara Timur melalui diskusi lintas sektor terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang RTRW. Di Kabupaten Pandeglang, agenda diarahkan pada penyusunan RDTR kawasan Pagelaran Sukaresmi dan Labuan yang turut memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Di wilayah lain, Ditjen Tata Ruang turut membahas penataan Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung. Percepatan penyusunan empat RDTR di Kabupaten Pati serta dukungan teknis penataan ruang Kabupaten Kudus, termasuk kawasan perencanaan Gebog melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, juga menjadi bagian dari rangkaian agenda tersebut.

Upaya mempercepat penyediaan dokumen tata ruang kemudian diperkuat melalui koordinasi bersama pemerintah daerah. Pada 20 Oktober 2026, Ditjen Tata Ruang menggelar rapat koordinasi dan komitmen bersama percepatan penyusunan RDTR Region II di Makassar. Kegiatan tersebut melibatkan 73 kepala daerah dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, baik secara langsung maupun daring.

Pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyusunan RDTR. Ketersediaan dokumen tersebut dibutuhkan agar pemanfaatan ruang di daerah memiliki arah yang jelas sekaligus mendukung kepastian bagi kegiatan pembangunan dan investasi.

Penguatan pelaksanaan kebijakan tata ruang juga dilakukan melalui bimbingan teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Makassar pada 19-21 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 364 peserta dari 18 provinsi, dengan pembahasan mengenai pelaksanaan KKPR agar pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha berjalan sesuai rencana tata ruang.

Berbagai agenda tersebut sejalan dengan capaian penyediaan RDTR secara nasional. Suyus menyampaikan, hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang telah diterbitkan mencapai 691 dokumen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 576 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada periode itu, RDTR yang diterbitkan tercatat sebanyak 543 dokumen, sedangkan yang terintegrasi dengan OSS baru mencapai 268 dokumen.

“Selama dua tahun terakhir, terhitung hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang diterbitkan meningkat dari 543 menjadi 691. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) bertambah pesat dari 268 menjadi 576 RDTR. Capaian ini menunjukkan perluasan ketersediaan RDTR dan percepatan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha,” ujar Suyus Windayana dalam pemaparan capaian Kementerian ATR/BPN di Jakarta, 22 Oktober 2026.

Integrasi RDTR dengan OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang. Dengan informasi tata ruang yang semakin tersedia, perencanaan investasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan memiliki kepastian lokasi sejak awal.

Di sisi lain, penataan ruang juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Hingga 16 Oktober 2026, usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 87,93 persen dari total Luas Baku Sawah (LBS), atau sekitar 6,45 juta hektare.

Capaian tersebut telah melampaui target minimal 87 persen dalam RPJMN 2025-2029. Angka ini merupakan capaian usulan penetapan LP2B, bukan berarti seluruh lahan tersebut telah memperoleh penetapan akhir melalui proses dan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan tata ruang tidak hanya berorientasi pada penyediaan ruang bagi kegiatan ekonomi. Perlindungan lahan pertanian juga menjadi bagian penting agar pembangunan wilayah dapat berjalan seimbang dengan kepentingan menjaga sumber daya pangan.

Melalui percepatan penyusunan RDTR, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terus