Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kementerian UMKM di Ballroom Nareswara Smesco, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersiap memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Setelah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PNM menargetkan 1,7 juta penabung hingga akhir 2026 dan siap memulai pelaksanaan program pada 9 November mendatang.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Ballroom Nareswara Smesco, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama PNM, Kindaris, bersama Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Regi Perdana, disaksikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat Kementerian UMKM, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta jajaran manajemen dan keluarga besar PNM.
Direktur Utama PNM, Kindaris, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan perempuan prasejahtera dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, potensi ekonomi masyarakat tidak hanya tumbuh di pusat bisnis dan kawasan industri, tetapi juga dari usaha sederhana yang dijalankan perempuan di lingkungan rumah tangga.
“Kerja sama ini menegaskan bahwa semakin banyak perempuan di Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Melalui program PNM Mekaar, PNM selama ini hadir mendampingi perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro.
Dukungan yang diberikan tidak terbatas pada akses permodalan, tetapi juga mencakup pendampingan, literasi keuangan, pelatihan usaha, serta penguatan jejaring ekonomi.
PNM meyakini bahwa akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan pendampingan agar nasabah mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
“Perempuan tidak kekurangan semangat untuk maju, sering kali yang mereka butuhkan adalah kesempatan dan kepercayaan untuk memulai,” kata Kindaris.
Melalui penandatanganan PKS KPPS, PNM optimistis jangkauan pemberdayaan dapat semakin luas.
Tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi lebih banyak perempuan, program ini juga diharapkan mendorong perkembangan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan kemandirian masyarakat.
PNM menyatakan siap menjalankan KPPS mulai 9 November 2026 atau pekan kedua November. Sebagai tindak lanjut penandatanganan kerja sama, PNM akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi persyaratan akses host-to-host ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
PNM juga menyiapkan dukungan untuk peluncuran program KPPS yang direncanakan pada pekan ketiga November 2026. Dalam kegiatan tersebut, PNM siap menghadirkan 10.000 nasabah secara luring dan 20.000 nasabah secara daring, atau total 30.000 peserta.
Dalam sambutannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa KPPS merupakan program yang didorong langsung oleh Presiden untuk meringankan beban pembiayaan perempuan prasejahtera.
Salah satu perubahan utama dalam skema tersebut adalah penurunan tingkat bunga pembiayaan menjadi 8 persen per tahun.
Maman mengungkapkan, sebelumnya bunga pembiayaan yang diterima nasabah PNM Mekaar berada di kisaran 25 persen.
Setelah melalui pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PNM, dan pihak terkait, skema KPPS ditetapkan dengan bunga 8 persen per tahun.
“Angka 8 persen ini sejatinya adalah dalam rangka untuk meringankan beban mereka, agar mereka bisa berlari kencang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga mereka,” ujar Maman.
Dalam ketentuan program, pembiayaan KPPS diberikan kepada perempuan prasejahtera secara individu maupun kelompok dengan plafon maksimal Rp15 juta per akad per penerima.
Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 10 persen per tahun, sementara jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan dan dapat diperpanjang hingga 12 bulan sesuai ketentuan.
Selain pembiayaan, pendampingan juga menjadi bagian wajib dari pelaksanaan program. Penerima manfaat harus memperoleh kunjungan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua pekan untuk mendukung pemantauan dan pengembangan usaha.
Maman meminta PNM menjaga kualitas pelaksanaan program, terutama dalam memastikan pembiayaan diterima oleh kelompok perempuan yang tepat sasaran dan disertai pemberdayaan.
“Saya mohon sekali kepada PNM agar jaga betul program ini, realisasikan secara baik, secara benar, dan yang terpenting adalah tepat sasaran, terukur, serta bermanfaat,” tegasnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp2,6 triliun hingga Desember 2026 untuk mendukung pelaksanaan KPPS.
Sebagai lembaga penyalur pertama, PNM juga diharapkan menjadi contoh bagi lembaga penyalur berikutnya dalam menjalankan program dengan tata kelola yang baik.
Bagi PNM, kerja sama ini memperkuat komitmen perusahaan dalam mendampingi perempuan prasejahtera agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha.
Sebab, ketika perempuan memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan yang tepat, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.
