Hj. Yeti Wulandari, S.H., Wakil Ketua DPRD Kota Depok.
Jakarta – Ada perjalanan hidup yang tidak selalu berawal dari ruang rapat atau panggung kekuasaan. Sebagian justru tumbuh dari keberanian menyuarakan pendapat, kegelisahan melihat ketidakadilan, dan keinginan untuk mengambil bagian dalam perubahan.
Jejak itu dapat ditelusuri dalam perjalanan Hj. Yeti Wulandari, S.H., Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Partai Gerindra. Sebelum namanya dikenal di lingkungan parlemen, ia lebih dahulu melewati masa-masa sebagai aktivis mahasiswa dan praktisi hukum. Pengalaman itulah yang menjadi bagian penting dari kisahnya memasuki dunia politik.
Lahir di Magelang pada 10 Mei 1976, Yeti kini menjalani periode keempatnya sebagai anggota DPRD Kota Depok. Ia pertama kali terpilih pada Pemilu 2009 dan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dalam tiga pemilu berikutnya. Pada periode 2024-2029, ia kembali dipercaya menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Kota Depok.
Perjalanan panjang tersebut bukan sekadar catatan tentang jabatan. Di dalamnya terdapat pertemuan antara pengalaman organisasi, pendidikan hukum, dinamika politik, dan perhatian terhadap kehidupan masyarakat.
Dari Kampus ke Jalan Perjuangan
Masa kuliah menjadi salah satu babak yang membentuk perjalanan Yeti. Saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan berbagai kegiatan pergerakan.
Dalam wawancara dengan Radar Depok yang diterbitkan pada 11 November 2024, Yeti mengenang keterlibatannya dalam aksi mahasiswa pada 1998, ketika gelombang reformasi mengguncang Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya menjadi koordinator lapangan dalam sejumlah aksi mahasiswa untuk menyuarakan perubahan.
Bagi Yeti, pengalaman itu merupakan bagian dari perjalanan yang mempertemukannya dengan persoalan hak masyarakat dan keadilan sosial. Masa tersebut juga memperlihatkan bahwa politik tidak selalu dimulai dari keinginan menduduki jabatan. Ada kalanya, langkah menuju politik tumbuh dari keterlibatan langsung dalam gerakan sosial.
Dari lingkungan kampus, Yeti kemudian menapaki jalan profesional di bidang hukum. Ia tercatat pernah bekerja sebagai advokat di LBH Jakarta pada 1999-2001, kemudian melanjutkan karier di Kantor Pengacara Dindin and Partners pada 2001-2008, sesuai riwayat yang tercantum dalam bahan profilnya.
Pengalaman tersebut memberinya latar belakang sebagai praktisi hukum sebelum memasuki lembaga perwakilan rakyat. Hukum dan politik memang bekerja melalui ruang yang berbeda, tetapi keduanya bertemu dalam satu hal: bagaimana aturan, keputusan, dan kewenangan memengaruhi kehidupan masyarakat.
Memasuki Gerindra
Pada 2009, ketika Partai Gerindra baru berdiri, Yeti mendapat tawaran untuk bergabung dengan partai tersebut. Kisah itu ia sampaikan dalam wawancaranya dengan Radar Depok.
Tahun yang sama menjadi titik penting dalam perjalanan politiknya. Yeti terpilih sebagai anggota DPRD Kota Depok dan dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra.
Kepercayaan itu berlanjut dalam pemilu-pemilu berikutnya. Pada periode 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029, ia menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Kota Depok. Penetapan pimpinan untuk periode 2024–2029 diumumkan dalam rapat paripurna DPRD pada 30 September 2024.
Keberlanjutan karier tersebut menempatkan Yeti dalam dinamika pemerintahan daerah selama lebih dari satu dekade. Di lembaga legislatif, tanggung jawab seorang pimpinan dewan mencakup kerja kelembagaan, pembahasan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Di sinilah pengalaman organisasi dan latar belakang hukum bertemu dengan tantangan yang lebih luas. Aspirasi masyarakat harus dipertemukan dengan aturan, kemampuan anggaran, dan prioritas pembangunan daerah.
Suara dari Cimanggis
Dalam Pemilu 2024, Yeti maju dari daerah pemilihan Depok 3 dan memperoleh 8.879 suara. Angka tersebut tercantum dalam daftar anggota DPRD Kota Depok terpilih yang dipublikasikan melalui laman resmi DPRD.
Perolehan suara merupakan catatan hasil pemilu. Sementara itu, kepercayaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari perlu terus dijawab melalui kerja yang dapat dirasakan manfaatnya.
Sebagai wakil rakyat, Yeti berada di antara dua ruang yang saling berhubungan: ruang kelembagaan tempat kebijakan dibahas dan ruang masyarakat tempat dampak kebijakan dirasakan.
Persoalan kota tidak selalu hadir dalam bentuk yang sederhana. Kemacetan, banjir, akses pelayanan publik, kebutuhan pendidikan, hingga penguatan ekonomi warga memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Sebagian membutuhkan kebijakan jangka panjang, sebagian lainnya menuntut pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
Karena itu, perjalanan seorang legislator tidak cukup dibaca dari berapa lama ia menduduki jabatan. Ada tanggung jawab yang terus menyertainya: mengawal aspirasi, mengawasi penggunaan anggaran, dan memastikan keputusan publik tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Batik dan Identitas Kota
Di luar ruang politik, Yeti memiliki sisi yang dekat dengan kebudayaan. Perhatian terhadap batik khas Depok menjadi salah satu cara ia ikut memperkenalkan identitas lokal melalui ruang kreatif.
Pada September 2025, Yeti tampil sebagai muse dalam Fashion Nation 2025 di Senayan City, Jakarta, dengan mengenakan busana karya desainer lokal Dwi Wahyuni dari Fiorellya by Dwee. Busana tersebut mengangkat motif Gong Si Bolong, salah satu motif yang diasosiasikan dengan identitas budaya Depok.
Sebulan kemudian, ia mengikuti Depok Fashion Festival 2025. Pemberitaan Harian Depok pada 4 Oktober 2025 menyebut Yeti meraih juara pertama dalam ajang tersebut dengan mengenakan busana bermotif Gong Si Bolong.
Bagi sebuah kota, kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu. Ia juga dapat menjadi sumber kebanggaan, ruang kreativitas, dan peluang ekonomi bagi para perajin serta pelaku usaha lokal.
Motif batik menyimpan cerita tentang tempat, ingatan, dan identitas masyarakat yang melahirkannya. Ketika karya lokal dibawa ke panggung yang lebih luas, yang diperkenalkan bukan hanya busana, melainkan juga karakter sebuah kota.
Keterlibatan Yeti dalam kegiatan tersebut memperlihatkan sisi lain dari kiprahnya sebagai pejabat publik. Di samping pekerjaan legislatif, terdapat ruang untuk mendukung karya kreatif dan memperkenalkan potensi daerah.
Menghubungkan Olahraga dan Ekonomi Warga
Perhatian Yeti terhadap potensi lokal juga terlihat dalam bidang olahraga dayung.
Dalam wawancara dengan iNews Depok yang diterbitkan pada 20 Mei 2025, ia disebut sebagai pembina Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kota Depok. Dalam laporan tersebut, Yeti membicarakan potensi atlet dayung Depok sekaligus peluang pengembangan olahraga air melalui keberadaan situ-situ di kota tersebut.
Baginya, potensi situ tidak hanya berkaitan dengan fungsi lingkungan dan rekreasi. Kawasan tersebut juga dapat menjadi ruang kegiatan olahraga dan pembinaan atlet.
Pengembangan olahraga berbasis potensi lokal membuka kemungkinan manfaat yang lebih luas. Kegiatan pertandingan dan pelatihan dapat menciptakan kebutuhan terhadap jasa, kuliner, serta usaha masyarakat di sekitar lokasi.
Tentu, manfaat tersebut memerlukan pengelolaan yang baik, fasilitas yang memadai, dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Namun, gagasan menghubungkan olahraga dengan ekonomi warga memperlihatkan bahwa pembangunan daerah dapat berangkat dari potensi yang telah dimiliki masyarakatnya.
Pengabdian yang Terus Berjalan
Perjalanan Yeti Wulandari mempertemukan sejumlah pengalaman yang tidak selalu berjalan pada jalur yang sama. Aktivisme mahasiswa membawanya mengenal dinamika gerakan sosial. Profesi hukum memberinya pengalaman dalam bidang advokasi. Sementara itu, politik menempatkannya dalam proses pengambilan keputusan publik.
Kini, sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok periode 2024-2029, ia kembali menjalankan tanggung jawab di lembaga legislatif yang menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya.
Namun, pengabdian di ruang publik selalu memiliki ukuran yang lebih besar daripada jabatan. Ia diuji melalui konsistensi kerja, kualitas pengawasan, keberpihakan pada kepentingan masyarakat, dan kemampuan memastikan kebijakan berjalan dengan baik.
Perjalanan panjang tentu membawa pengalaman. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengalaman tersebut terus diterjemahkan menjadi hasil yang nyata bagi warga.
Pada akhirnya, politik bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi parlemen, melainkan juga tentang apa yang dikerjakan dari kursi itu. Bagi Yeti Wulandari, perjalanan sejak masa aktivisme hingga menjadi pimpinan DPRD Depok menjadi bagian dari tanggung jawab yang masih harus terus dijalankan.
Sebab, bagi seorang wakil rakyat, setiap periode jabatan bukanlah garis akhir. Ia adalah kesempatan baru untuk membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat layak dijaga melalui kerja yang bertanggung jawab.
