H. Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Dok: Istimewa.
Jakarta – Politik bagi Firman Soebagyo bukan semata tentang ruang sidang, kursi parlemen, atau perdebatan pasal demi pasal. Jauh sebelum namanya dikenal di Senayan, ia tumbuh di tengah kehidupan masyarakat pedesaan Pati, Jawa Tengah.
Lahir pada 2 April 1953, Firman dibesarkan dalam keluarga yang dekat dengan kehidupan desa. Ayahnya merupakan kepala desa, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga. Lingkungan tersebut memperkenalkannya pada wajah Indonesia dari jarak paling dekat: petani, kehidupan agraris, persoalan ekonomi masyarakat kecil, dan berbagai kebutuhan yang kerap menjadi bahan pembicaraan di tingkat akar rumput.
Pengalaman itulah yang kemudian ikut membentuk arah perjalanan politiknya.
Dari Pati, Menapaki Jalan Panjang
Firman menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Pati sebelum melanjutkan pendidikan tinggi. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka Jakarta pada 1999 dan kemudian memperdalam bidang hukum di Universitas Padjadjaran.
Sebelum sepenuhnya berkecimpung dalam politik nasional, Firman memiliki pengalaman di dunia usaha. Ia pernah menjadi Direktur PT Manggala Group pada 1983-1993 serta Komisaris Utama PT Marlina Paluansa Line Jakarta pada 2004-2013.
Ia juga terlibat dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk melihat kebijakan ekonomi bukan hanya dari angka, tetapi dari dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat.
Dua Dekade Lebih Menjaga Kursi Konstituen
Karier politik Firman berakar di Partai Golkar. Ia pernah menjadi anggota MPR RI pada periode 1997-1999 sebelum kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah III.
Dapil tersebut meliputi Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan-wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki keterikatan kuat dengan sektor pertanian, perdagangan, dan sumber daya alam.
Selama perjalanan di parlemen, Firman pernah dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Penugasannya banyak bersentuhan dengan pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, perikanan, hingga pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pada Pemilu 2024, Firman kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ia memperoleh 96.215 suara dari Dapil Jawa Tengah III dan kembali duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.
Ketika Suara Petani Masuk ke Ruang Kebijakan
Komisi IV menjadi salah satu ruang utama Firman dalam menyuarakan kepentingan masyarakat agraris.
Ia dikenal vokal dalam isu ketahanan pangan dan perlindungan produsen dalam negeri. Kebijakan impor sejumlah komoditas menjadi perhatian karena dinilai dapat berpengaruh terhadap harga di tingkat petani dan produsen.
Bagi Firman, ketahanan pangan tidak berhenti pada ketersediaan bahan pangan di pasar. Di belakang setiap komoditas terdapat petani, nelayan, petambak, dan pelaku usaha yang menggantungkan kehidupan keluarganya pada sektor tersebut.
Karena itu, ia mendorong kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan perlindungan produsen.
Isu harga komoditas, perlindungan petani garam, stabilitas bahan pokok hingga antisipasi gangguan produksi akibat perubahan cuaca menjadi bagian dari perhatian politiknya.
Memperjuangkan Komoditas Strategis
Perhatian Firman juga merambah pada komoditas strategis nasional.
Di Badan Legislasi DPR RI, ia turut mendorong gagasan mengenai regulasi yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap komoditas unggulan seperti tembakau dan kelapa sawit.
Menurut pandangan yang diperjuangkannya, Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang mampu melindungi kepentingan petani dan industri nasional ketika berhadapan dengan tekanan perdagangan maupun kebijakan global.
Di sinilah pengalaman masa lalu Firman di lingkungan agraris bertemu dengan pekerjaannya di parlemen.
Apa yang dahulu ia lihat dari kehidupan desa kemudian dibawa ke meja pembahasan kebijakan nasional.
Dari Legislasi hingga Reformasi Hukum
Perjalanan Firman di parlemen juga tidak hanya berkaitan dengan isu pangan.
Sebagai bagian dari Badan Legislasi, ia terlibat dalam dinamika pembahasan berbagai rancangan undang-undang strategis, termasuk RUU Cipta Kerja.
Pembentukan regulasi tersebut menjadi salah satu agenda besar reformasi hukum dan penyederhanaan regulasi. Dalam perkembangannya, Firman juga ikut mengawal perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pengalaman tersebut menempatkannya pada persimpangan antara politik dan hukum: bagaimana suara masyarakat diterjemahkan menjadi norma yang mengikat seluruh bangsa.
Pagar Laut, Saat Protes Menjadi Pernyataan Sikap
Salah satu momen yang memperlihatkan sikap kritis Firman terjadi pada Januari 2025 ketika polemik pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang mencuat.
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada 23 Januari 2025, Firman secara simbolis melepas pin anggota DPR RI.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas penanganan persoalan pagar laut yang dinilainya berlarut-larut dan berpotensi merugikan nelayan kecil.
Bagi Firman, ruang hidup nelayan bukan perkara kecil. Ketika akses menangkap ikan terganggu, persoalannya bukan sekadar tata kelola wilayah laut, melainkan menyangkut dapur keluarga yang menggantungkan hidup dari laut.
Sikap itu sekaligus menunjukkan bagaimana politik akar rumput yang ia bawa bekerja: persoalan masyarakat diterjemahkan menjadi tekanan politik di tingkat nasional.
Pati yang Tak Pernah Jauh
Meski bertahun-tahun berada di pusat kekuasaan, hubungan Firman dengan tanah kelahirannya tetap terjaga.
Ia pernah dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati. Peran tersebut memperkuat keterhubungannya dengan masyarakat asalnya sekaligus menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kepedulian terhadap warga Pati di berbagai daerah.
Jejak organisasinya juga terbentang di Partai Golkar, KADIN Indonesia, hingga SOKSI.
Semua pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan panjang seorang politisi yang tumbuh dari akar masyarakat, masuk ke dunia usaha, kemudian menapaki panggung politik nasional.
Politik yang Berangkat dari Kehidupan Sehari-hari
Firman Soebagyo kini memasuki periode baru dalam perjalanan panjangnya di DPR RI.
Penghargaan seperti TOP Legislator Award 2023, TOP Legislator Award 2025, hingga KWP Award 2026 menjadi bagian dari catatan atas kiprahnya di parlemen, khususnya dalam isu ketahanan pangan dan kebijakan publik.
Namun di balik jabatan dan penghargaan tersebut, garis besar perjalanan Firman tetap berangkat dari tempat yang sama: desa.
Dari Pati ia mengenal kehidupan masyarakat agraris. Dari dunia usaha ia memahami denyut ekonomi. Dari parlemen ia memperoleh ruang untuk memperjuangkan kepentingan tersebut melalui kebijakan dan hukum.
Pada akhirnya, politik akar rumput bukan hanya tentang dari mana seorang politisi berasal. Lebih dari itu, ia tentang seberapa jauh suara masyarakat yang berada di bawah dapat terdengar di ruang-ruang tempat keputusan besar negeri dibuat.
Dan bagi Firman Soebagyo, Senayan menjadi salah satu panggung untuk membawa suara itu.
