Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.
Jakarta – Pengabdian di tengah bencana bukanlah perjalanan yang selalu diwarnai tepuk tangan. Di balik setiap operasi penyelamatan, upaya evakuasi, dan langkah penanganan darurat, ada pekerjaan panjang yang kerap berlangsung di tengah kecemasan masyarakat dan ketidakpastian keadaan.
Di ruang pengabdian itulah Letjen TNI (Purn.) Suharyanto menjalani hampir lima tahun masa kepemimpinannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada 15 Oktober 2026, ia mengakhiri tugasnya, meninggalkan sebuah perjalanan panjang dalam menghadapi beragam tantangan kebencanaan di Indonesia.
Suharyanto dipercaya memimpin BNPB pada 17 November 2021, ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo melantiknya sebagai kepala lembaga tersebut. Penunjukan itu menjadi babak baru dalam perjalanan karier seorang perwira yang telah menghabiskan puluhan tahun pengabdiannya di lingkungan militer dan pemerintahan.
Lahir dari perjalanan panjang di dunia militer, Suharyanto bukan sosok yang datang tanpa pengalaman memimpin. Lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari kecabangan Infanteri tersebut menapaki berbagai jenjang penugasan, mulai dari komando satuan hingga jabatan strategis di tingkat nasional.
Ia pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 500/Raider, Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan, dan Komandan Korem 051/Wijayakarta. Pengalaman memimpin satuan di lapangan menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk kapasitasnya dalam menghadapi situasi yang menuntut keputusan cepat dan koordinasi yang kuat.
Kariernya kemudian berlanjut ke lingkungan intelijen dan pemerintahan. Suharyanto pernah menduduki posisi Kepala Biro Kepegawaian serta Direktur Kontra Separatisme di Badan Intelijen Negara (BIN). Ia selanjutnya dipercaya menjadi Kepala Staf Kodam Jaya, Sekretaris Militer Presiden, hingga Panglima Kodam V/Brawijaya.
Rangkaian jabatan tersebut menggambarkan perjalanan seorang perwira yang bergerak dari komando lapangan menuju tanggung jawab yang lebih luas. Namun, memimpin BNPB menghadirkan tantangan berbeda. Jika tugas militer memiliki struktur komando yang jelas, penanggulangan bencana menuntut kerja bersama banyak pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, hingga masyarakat terdampak.
Gempa Cianjur dan Penguatan Mitigasi
Salah satu ujian besar pada awal masa kepemimpinannya terjadi ketika gempa bumi mengguncang Cianjur, Jawa Barat, pada November 2022. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, merusak rumah dan fasilitas umum, serta memaksa banyak warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Dalam situasi seperti itu, penanganan bencana tidak berhenti pada pendataan kerusakan. Ada warga yang harus segera dievakuasi, keluarga yang menunggu kabar orang terdekat, serta penyintas yang membutuhkan tempat tinggal sementara, makanan, layanan kesehatan, dan kepastian untuk memulai kembali kehidupan mereka.
Di tengah keadaan darurat, BNPB menjalankan fungsi koordinasi dan dukungan penanganan bersama unsur terkait. Peristiwa Cianjur menjadi salah satu pengingat bahwa kecepatan respons harus berjalan beriringan dengan ketepatan bantuan dan pemulihan masyarakat.
Tantangan serupa terus hadir dalam berbagai bentuk. Indonesia menghadapi ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga cuaca ekstrem. Setiap bencana memiliki karakter berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Di bawah kepemimpinan Suharyanto, BNPB juga menjalankan berbagai upaya untuk mendukung mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk operasi modifikasi cuaca dalam kondisi tertentu. Langkah tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen pendukung penanganan, dengan pelaksanaan yang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi meteorologis.
Di balik operasi tersebut, ada pekerjaan yang tidak selalu terlihat oleh publik: membaca potensi ancaman, mengoordinasikan sumber daya, menyusun langkah antisipasi, serta memastikan informasi kebencanaan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Sebab, dalam urusan bencana, keberhasilan bukan hanya diukur dari tindakan setelah kejadian, tetapi juga dari kemampuan mengurangi risiko sebelum ancaman berubah menjadi musibah.
Membawa Isu Kebencanaan ke Panggung Internasional
Pengabdian Suharyanto di BNPB tidak hanya berlangsung di dalam negeri. Pada Mei 2022, Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, forum internasional yang mempertemukan berbagai negara dan pemangku kepentingan untuk membahas upaya pengurangan risiko bencana.
Forum tersebut menegaskan bahwa persoalan kebencanaan tidak mengenal batas negara. Perubahan iklim, risiko bencana yang semakin kompleks, dan kebutuhan memperkuat ketahanan masyarakat menuntut kerja sama lintas negara serta pertukaran pengetahuan.
Bagi Indonesia, yang berada di kawasan rawan bencana, penguatan mitigasi menjadi kebutuhan mendasar. Kesiapsiagaan masyarakat, sistem peringatan dini, tata ruang yang memperhatikan risiko, serta koordinasi antarlembaga merupakan bagian penting untuk mengurangi dampak ketika bencana terjadi.
Dalam konteks itu, kepemimpinan BNPB berada di persimpangan antara respons darurat dan agenda jangka panjang. Penanganan korban harus dilakukan secepat mungkin, tetapi upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh juga tidak boleh tertinggal.
Mengakhiri Masa Tugas, Meninggalkan Tongkat Estafet
Setelah hampir lima tahun memimpin BNPB, Suharyanto mengakhiri masa tugasnya pada 15 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Kristomei Sianturi untuk menggantikannya sebagai Kepala BNPB.
Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari perjalanan sebuah lembaga. Namun, bagi lembaga yang bertugas menghadapi bencana, tongkat estafet yang berpindah tangan membawa tanggung jawab besar: memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga, koordinasi terus berjalan, dan masyarakat tidak kehilangan perlindungan ketika bencana datang.
Suharyanto menutup masa tugasnya setelah melewati beragam tantangan, dari penanganan keadaan darurat hingga penguatan upaya pengurangan risiko. Rekam jejaknya, mulai dari perjalanan panjang di militer hingga memimpin BNPB, menjadi bagian dari kisah pengabdian kepada negara.
Pada akhirnya, kerja penanggulangan bencana bukan semata-mata tentang seberapa cepat sebuah lembaga hadir ketika musibah terjadi. Lebih dari itu, ukurannya terletak pada seberapa banyak risiko yang dapat dikurangi, seberapa baik masyarakat dipersiapkan, dan seberapa cepat kehidupan warga dapat kembali pulih.
Sebab, ketika bencana meninggalkan kerusakan dan duka, yang harus dibangun kembali bukan hanya rumah dan fasilitas yang runtuh, melainkan juga rasa aman serta harapan masyarakat. Di situlah pekerjaan penanggulangan bencana menemukan maknanya menjaga agar di tengah ancaman yang datang silih berganti, kehidupan tetap memiliki kesempatan untuk berlanjut.
