Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono.
Jakarta – Penyebaran informasi kesehatan di ruang digital menjadi tantangan yang semakin membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini menyiapkan mekanisme khusus agar informasi keliru yang beredar di masyarakat dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berbasis fakta.
Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan dalam Lokakarya Penanganan Hoaks Kesehatan Nasional di Auditorium Dr. J. Leimena, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Kamis (17/9/2026).
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pola penanganan hoaks kesehatan tidak bisa lagi mengandalkan respons yang bersifat sementara setiap kali muncul isu.
“Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks, mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi, hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan,” ujar Dante.
Menurut Dante, keberadaan playbook menjadi bagian dari perubahan pola kerja Kemenkes dalam menghadapi disinformasi kesehatan. Mekanisme yang sebelumnya bersifat ad hoc diarahkan menjadi sistem yang memiliki alur kerja dan koordinasi yang lebih jelas.
“Playbook ini adalah instrumen untuk mewujudkan cara kerja yang lebih terstruktur, dari yang selama ini masih ad hoc menjadi mekanisme,” katanya.
Hoaks Bisa Memengaruhi Keputusan
Kemenkes melihat persoalan hoaks kesehatan bukan semata soal benar atau salahnya sebuah informasi. Informasi yang keliru dapat memengaruhi keputusan masyarakat ketika menentukan tindakan terkait kesehatan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, dampaknya bahkan dapat berujung pada risiko kesehatan yang serius.
“Hoaks ini tidak hanya memengaruhi pemahaman atau opini, tapi juga sudah membuat orang membuat keputusan yang salah dan bertindak yang salah. Kedua, hoaks itu bisa menyebabkan kesakitan, kecacatan bahkan kematian,” tegas Aji.
Salah satu perhatian Kemenkes adalah menurunnya cakupan imunisasi anak. Data Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes menunjukkan cakupan imunisasi nasional turun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025.
Kondisi tersebut berlangsung ketika Kemenkes mencatat adanya wabah atau kejadian luar biasa campak di sejumlah daerah sepanjang 2025 hingga 2026 yang mengakibatkan 72 anak meninggal dunia.
Selain campak, kasus polio juga kembali muncul di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemenkes mengaitkan penurunan kekebalan masyarakat dengan menurunnya cakupan imunisasi.
Ribuan Hoaks Terdeteksi
Tantangan informasi kesehatan juga tercermin dari data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam periode Agustus 2018 hingga September 2026, tercatat 2.622 hoaks kesehatan terdeteksi beredar di berbagai platform digital.
Isu imunisasi menjadi salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi. Selain itu, informasi keliru juga ditemukan pada isu tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), serta program vitamin dan suplemen untuk meningkatkan imunitas.
Bagi Kemenkes, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya sistem yang mampu menghubungkan proses pemantauan, verifikasi, penyusunan respons, hingga penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat.
Karena itu, Kemenkes bersama Komdigi dan Pokja RCCE menyiapkan infrastruktur serta mekanisme terpadu untuk menangani isu kesehatan yang berkembang di ruang digital.
Aji mengatakan, pembagian peran lintas fungsi juga telah dipetakan, termasuk tugas masing-masing pihak, target hasil, waktu pelaksanaan, hingga standar operasional prosedur.
“Kami sudah menyiapkan, juga memetakan peran lintas fungsi di kementerian atau lembaga, termasuk di internal, siapa melakukan apa dan hasilnya seperti apa, berapa lama, dan seterusnya, termasuk SOP-nya,” ujarnya.
Masyarakat Disiapkan Kanal Rujukan
Penguatan sistem juga diarahkan agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi kesehatan yang telah diverifikasi.
Kemenkes sedang menyiapkan microsite yang nantinya dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan informasi yang diduga hoaks sekaligus mengakses artikel dan konten kesehatan yang disiapkan oleh tim respons. Kanal tersebut direncanakan terintegrasi dengan situs resmi Kemenkes.
Selain itu, pengembangan kanal terintegrasi dengan Halo Kemenkes juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akses masyarakat terhadap informasi kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak harus menunggu lama ketika muncul informasi kesehatan yang meresahkan. Informasi dapat dilaporkan, diverifikasi, dan direspons melalui mekanisme yang telah disiapkan.
Penguatan respons terhadap hoaks pada akhirnya diarahkan untuk menjaga masyarakat agar memperoleh informasi kesehatan yang benar sebelum mengambil keputusan. Kemenkes juga mengimbau masyarakat memeriksa sumber informasi dan merujuk pada fakta ilmiah serta kanal resmi pemerintah.
Melalui Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan, Kemenkes berupaya mengubah penanganan disinformasi dari respons sesaat menjadi mekanisme yang lebih sistematis. Langkah ini diharapkan membuat informasi kesehatan yang beredar di ruang digital dapat dihadapi dengan respons yang lebih cepat, terukur, dan berbasis bukti.
