Kepala BGN Sudaryono.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 dengan tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, keamanan pangan, pengawasan, validitas data, dan tata kelola program.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional dengan dukungan anggaran BGN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Alokasi tersebut disepakati bersama Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada Kamis (17/9/2026).
Anggaran tersebut merupakan penyesuaian dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp270,20 triliun melalui efisiensi Rp30 triliun. Meski mengalami penyesuaian, BGN tetap mengarahkan sebagian besar anggaran untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Dari total anggaran tersebut, Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, sebesar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen diarahkan untuk pelaksanaan MBG. Adapun sekitar Rp373,30 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG yang turut mendukung upaya pemenuhan gizi.
Target 72,4 Juta Penerima
Pada 2027, BGN menargetkan MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Target tersebut mencakup 60.599.777 anak sekolah dengan alokasi anggaran Rp198,96 triliun. Sementara kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditargetkan mencapai 11.865.109 penerima manfaat dengan alokasi Rp33,54 triliun.
Dengan cakupan yang semakin luas, BGN menempatkan kualitas pelaksanaan sebagai perhatian utama. Perluasan penerima manfaat akan dibarengi dengan penguatan standar layanan agar makanan yang diberikan tetap memenuhi ketentuan kualitas dan keamanan pangan.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menegaskan, pengelolaan anggaran harus memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Mas Dar dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI.
Keamanan Pangan Jadi Perhatian
Selain jumlah penerima manfaat, aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam persiapan MBG 2027. BGN akan memperkuat pengawasan serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Penguatan juga diarahkan pada validitas data penerima manfaat dan tata kelola penyelenggaraan. Langkah tersebut diperlukan agar peningkatan cakupan program tetap diikuti ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.
BGN juga menyiapkan penguatan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kapasitas petugas penjamah makanan, rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Langkah tersebut menjadi penting karena pelaksanaan MBG melibatkan jumlah penerima manfaat yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Bukan Sekadar Perluasan
Sudaryono menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah penerima manfaat. Kualitas makanan, keamanan, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap status gizi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program.
“Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyediaan makanan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegas Mas Dar.
Dengan arah tersebut, MBG 2027 disiapkan tidak hanya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem pelaksanaan di lapangan. Perluasan cakupan, kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan, dan tata kelola menjadi satu rangkaian dalam upaya BGN mendukung pemenuhan gizi nasional.
