Jakarta – Erupsi Gunung Anak Krakatau di wilayah Lampung Selatan, Lampung, berdampak pada tiga kabupaten dan 15 kecamatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, data tersebut masih bersifat sementara. Berdasarkan laporan awal yang diterima BNPB, wilayah terdampak mencakup Kabupaten Lampung Selatan, Pandeglang, dan Tanggamus.
“Data sementara yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ada di tiga kabupaten dan 15 kecamatan,” kata Suharyanto dalam keterangan pers, Minggu (6/9/2026).
Di Kabupaten Lampung Selatan, wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Punduh Pedada, Rajabasa, Kalianda, Ketapang, Bakauheni, Sidomulyo, dan Katibung.
Sementara di Kabupaten Pandeglang terdapat empat kecamatan, yakni Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput. Adapun di Kabupaten Tanggamus, wilayah terdampak meliputi Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung.
Suharyanto menyebut BNPB telah melakukan video conference dengan BPBD di daerah terdampak untuk memperoleh perkembangan kondisi terkini.
Dari laporan sementara tersebut, belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Sementara itu, dampak fisik maupun kerusakan akibat erupsi masih dalam proses pendataan oleh pemerintah daerah.
“Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan. Dampak secara fisik untuk kerusakan ini terus masih dilakukan pendataan,” ujarnya.
Selain berdampak di wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau, abu vulkanik juga terpapar hingga wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.
Untuk memastikan kondisi masyarakat tetap terpantau, BNPB telah mengirimkan tim pendahulu sebanyak 10 personel ke daerah terdampak. Tim tersebut ditugaskan memantau langsung aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus dampaknya terhadap masyarakat.
BNPB juga melakukan pengecekan terhadap kesiapan perangkat penanggulangan bencana, mulai dari alat pemantau, sirine, rambu evakuasi hingga rencana kontinjensi di kabupaten terdampak.
Kesiapan logistik turut menjadi perhatian. BNPB mengecek ketersediaan kebutuhan permakanan dan logistik di gudang milik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk memastikan stok bantuan tetap tersedia apabila kondisi memburuk.
Suharyanto menegaskan, BNPB akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk memantau perkembangan erupsi.
“Kami pemerintah pusat lewat BNPB juga siap untuk terus-terus membantu apabila masyarakat memang betul-betul membutuhkan,” katanya.
