Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Dok: Istimewa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti pentingnya anggaran Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) untuk menjaga pengendalian penduduk. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan narasi bonus demografi yang justru dapat berubah menjadi “mimpi buruk demografi” jika tidak diantisipasi dengan baik.
Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Charles meminta Kemendukbangga/BKKBN menyampaikan data konkret mengenai dampak tidak tersedianya anggaran pengadaan Alokon pada tahun berjalan terhadap angka kelahiran.
“Tadi sudah banyak pihak yang menyampaikan bahwa ada kebutuhan penambahan untuk alat kontrasepsi. Apalagi tahun ini kita tidak melihat ada anggaran yang disediakan untuk alat kontrasepsi di BKKBN. Maka saya minta data dari Bapak, apakah ada data yang menunjukkan angka kelahiran semakin meningkat? Karena pengendalian kependudukan ini penting untuk memastikan struktur kependudukan kita sehat,” ujar Charles.
Menurutnya, pengendalian penduduk tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga struktur demografi agar tetap sehat dan seimbang. Karena itu, ketersediaan alat kontrasepsi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan pemerintah.
Ancaman Mimpi Buruk Demografi
Charles juga mengingatkan pemerintah mengenai tantangan di balik bonus demografi. Menurutnya, besarnya jumlah penduduk usia produktif belum tentu menjadi keuntungan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang memadai.
Terlebih, perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi industri akan turut mengubah kebutuhan dunia kerja.
“Untuk bisa menjadi bonus demografi atau tidak, kata ‘bonus’ ini masih menjadi tanda tanya. Kalau kita tidak mampu menciptakan manusia produktif dan lapangan kerja produktif, sedangkan pertumbuhan angkatan kerja meningkat, bonus demografi ini malah nanti menjadi mimpi buruk demografi,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempersiapkan penduduk usia produktif agar benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan perkembangan teknologi.
Pertanyakan Peran BKKBN dalam MBG
Dalam rapat tersebut, Charles juga mempertanyakan peran Kemendukbangga/BKKBN dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam kaitannya dengan intervensi gizi dan penanganan stunting.
Ia menilai keterlibatan BKKBN penting karena lembaga tersebut memiliki jaringan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dapat membantu mengidentifikasi kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
“Pemahaman saya, program ini bertujuan memperbaiki kondisi gizi, termasuk menurunkan angka stunting. Artinya penerima manfaatnya adalah mereka yang ada dalam jangkauan BKKBN melalui Tim Pendamping Keluarga. Intervensi gizi untuk menurunkan stunting harus spesifik, tidak hanya sekadar bagi-bagi atau distribusi makanan,” ujarnya.
Charles berharap pemerintah dapat meninggalkan legacy yang baik hingga 2029 dengan menurunkan angka stunting secara signifikan.
Untuk mendukung target tersebut, ia mendorong agar payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang memperjelas posisi Kemendukbangga/BKKBN sebagai leading sector dalam penanganan stunting segera diterbitkan.
Menurutnya, kejelasan peran dan kewenangan diperlukan agar koordinasi antarinstansi dalam penanganan stunting berjalan lebih efektif dan intervensi di lapangan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
