Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. (Dok.Istimewa)
Jakarta – Reses menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung denyut persoalan masyarakat. Hal itu dilakukan Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo saat bertemu warga di Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Ade Jona tidak sekadar menyampaikan program atau berbicara dari podium. Ia justru membuka ruang dialog agar warga leluasa menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
“Silakan sampaikan keluhan Bapak dan Ibu yang sampai sekarang belum terselesaikan. Saya hadir di sini sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas saya menerima dan menyerap aspirasi Bapak dan Ibu semua,” ujar Ade Jona.
Sejumlah persoalan pun disampaikan warga. Salah satunya terkait biaya pendidikan tingkat SMA yang masih menjadi beban bagi sebagian keluarga.
Warga bernama Marisal Purba mempertanyakan masih adanya pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tingkat SMA, meski sebelumnya terdapat penyampaian mengenai rencana penggratisan biaya tersebut.
“Kemarin Pak Gubernur bilang biaya SPP gratis, tapi kenyataannya tetap bayar. Kalau bisa, mohon dibantu agar SPP SMA benar-benar digratiskan,” kata Marisal.
Mendengar keluhan tersebut, Ade Jona menyatakan siap mengoordinasikannya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menjelaskan, pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
“SMA ini wewenang Pemprov. Nanti akan saya koordinasikan ke sana. Akan saya perjuangkan sampai gratis,” tegasnya.
Menurut Ade Jona, persoalan pendidikan perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda sekaligus kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar.
Selain pendidikan, persoalan bantuan sosial juga menjadi perhatian warga. Lindawati Siregar mengaku belum pernah menerima bansos meski merasa kondisi ekonominya membutuhkan dukungan.
Ia juga mempertanyakan ketidaksesuaian data penerima bantuan di lingkungannya.
“Saya tidak pernah dapat bantuan sosial, Pak, padahal saya tidak mampu. Mohon bantuannya. Di lingkungan saya ada warga yang sudah pindah tetapi masih menerima bantuan, sementara saya tidak pernah dapat,” keluh Lindawati.
Ade Jona kemudian meminta Lindawati segera berkoordinasi dengan kepala lingkungan untuk memastikan data dan mengupayakan pembaruan status kesejahteraan.
Ia juga memastikan timnya siap membantu warga yang mengalami kendala dalam proses tersebut.
“Nanti tim saya akan mendampingi. Sampaikan datanya, Bu. Akan saya bantu,” ujarnya.
Bagi Ade Jona, persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan dan perhatian pemerintah. Karena itu, ia mendorong warga aktif memastikan data kependudukan dan data kesejahteraan mereka sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui jalur yang sesuai dengan kewenangan sebagai anggota DPR RI.
Ade Jona juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat harus dirasakan masyarakat, terutama ketika warga membutuhkan tempat untuk menyampaikan keluhan.
“Jangan ragu menyampaikan persoalan. Sampaikan kepada kami, sehingga bisa dicari jalan keluarnya dan diperjuangkan sesuai kewenangan,” katanya.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Tokoh Pemuda Yopie HI Batubara, Sekretaris Camat Medan Kota, Anggota DPRD Kota Medan Fauzi, Lurah Sudirejo I serta tokoh agama.
Pertemuan itu sekaligus memperlihatkan bahwa politik dapat hadir dalam bentuk yang sederhana: duduk bersama, mendengar keluhan warga, lalu memastikan suara tersebut tidak berhenti di ruang pertemuan.
Bagi Ade Jona, menyerap aspirasi bukan sekadar menjalankan agenda reses, tetapi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga hubungan langsung dengan masyarakat yang telah memberikan mandat kepadanya.
