Firman Soebagyo: Jangan Biarkan Petani Kedelai Kalah di Negeri Sendiri

Jakarta – Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor dinilai tidak boleh terus menjadi kenyataan yang diterima begitu saja. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah memperkuat petani kedelai dari hulu hingga hilir agar produksi dalam negeri kembali memiliki daya saing.

Firman menilai persoalan kedelai bukan semata soal tingginya angka impor, tetapi juga menyangkut masa depan petani dan ketahanan pangan nasional. Terlebih, kedelai menjadi bahan baku penting bagi pangan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti tahu dan tempe.

“Jangan sampai petani kedelai kalah di negeri sendiri. Harus ada keberpihakan nyata agar petani sejahtera dan Indonesia bisa surplus kedelai,” ujar Firman.

Ia mengungkapkan, produksi kedelai nasional pada 2025 diperkirakan baru berada di kisaran 300.000–350.000 ton. Sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 2,6-2,9 juta ton.

Kesenjangan produksi dan kebutuhan tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Berdasarkan data BPS, impor kedelai pada 2025 mencapai sekitar 2,56 juta ton, dengan sekitar 90 persen berasal dari Amerika Serikat.

Menurut Firman, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali strategi pengembangan kedelai nasional. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang membuat petani memiliki alasan kuat untuk kembali menanam kedelai.

Padahal, Indonesia memiliki sejumlah varietas lokal yang potensial, di antaranya Grobogan dan Anjasmoro. Kedua varietas tersebut dinilai memiliki kualitas baik dan masa panen relatif singkat, sekitar 80–90 hari.

Potensi itu, kata Firman, tidak akan cukup tanpa dukungan kebijakan yang konsisten. Petani membutuhkan kepastian mulai dari lahan, benih, pembiayaan, teknologi budidaya hingga pasar setelah panen.

Karena itu, Firman mendorong pemerintah melakukan intervensi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menyediakan sedikitnya 1 juta hektare lahan untuk pengembangan budidaya kedelai.

“Intervensinya harus dari hulu sampai hilir. Kita tidak bisa hanya meminta petani menanam, tetapi setelah panen mereka dibiarkan mencari pasar sendiri,” tegasnya.

Selain memperluas lahan, peningkatan produktivitas juga menjadi perhatian. Saat ini produktivitas kedelai nasional berada di kisaran 1,6 ton per hektare. Firman mendorong angka tersebut ditingkatkan hingga 3-4 ton per hektare.

Peningkatan produktivitas akan memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani sekaligus memperbesar pasokan kedelai dalam negeri.

Namun, Firman menilai persoalan pasar tidak kalah penting. Pemerintah perlu memastikan adanya kemitraan dan penyerapan hasil panen agar petani mendapatkan kepastian harga dan tidak kehilangan insentif untuk menanam pada musim berikutnya.

Di sisi lain, kebijakan impor juga perlu dikendalikan secara terukur. Menurutnya, impor tetap diperlukan untuk menutup kekurangan pasokan selama produksi domestik belum mencukupi. Namun, kebijakan tersebut jangan sampai justru menekan petani lokal.

“Impor harus ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan kebutuhan nasional, bukan menjadi alasan untuk membiarkan produksi dalam negeri terus tertinggal,” katanya.

Firman menilai keberpihakan kepada petani kedelai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan produksi. Jika petani sejahtera, keberlanjutan budidaya dapat terjaga dan ketahanan pangan nasional ikut menguat.

Kedelai juga memiliki posisi penting dalam rantai pangan masyarakat. Ketika pasokan domestik terlalu bergantung pada kondisi pasar global, gejolak harga dan pasokan internasional dapat dengan cepat berdampak kepada pelaku usaha dan konsumen di dalam negeri.

Karena itu, Firman mendorong pemerintah menyusun kebijakan kedelai yang tidak bersifat parsial. Mulai dari penyediaan lahan dan benih unggul, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, kemitraan industri hingga kepastian penyerapan hasil panen harus berjalan dalam satu ekosistem.

Ia optimistis Indonesia memiliki peluang mengurangi ketergantungan terhadap impor apabila seluruh mata rantai tersebut dibangun secara konsisten.

“Indonesia punya varietas, punya petani dan punya kebutuhan pasar yang besar. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan kebijakan yang konsisten,” ujar Firman.

Bagi Firman, membangun kembali kekuatan kedelai nasional berarti memastikan petani tidak menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai pangan. Petani harus mendapatkan ruang untuk tumbuh dan memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas yang setiap hari dikonsumsi jutaan masyarakat.

Kedelai yang tumbuh di tanah sendiri, menurut Firman, harus mampu memberi kesejahteraan bagi petani sendiri.