Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, S.I.P. (kiri) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan). Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, S.I.P. terus memperkuat sinergi dengan DPR RI untuk mempercepat agenda perumahan rakyat.
Salah satunya melalui pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan nasional, mulai dari regulasi hingga perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Maruarar mengatakan, ada empat agenda utama yang menjadi pembahasan bersama Dasco, yakni penguatan Undang-Undang Perumahan, optimalisasi program Bedah Rumah, perluasan KUR Perumahan, serta penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat Indonesia.
“Kemarin, saya bertemu Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco Ahmad guna membahas langkah-langkah strategis sektor perumahan,” ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, komunikasi dengan DPR penting untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan memiliki dukungan yang kuat, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan.
Respons Positif Dasco
Maruarar menyampaikan respons Dasco terhadap agenda yang dibahas berlangsung positif. Ia juga mengapresiasi dukungan DPR terhadap keberlanjutan program perumahan rakyat.
“Respons Pak Dasco positif,” kata Maruarar.
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta DPR RI atas dukungan terhadap berbagai program pemerintah di bidang perumahan.
Menurutnya, dukungan parlemen menjadi energi tambahan bagi pemerintah untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Dari DPR siap mendukung penuh pemerintah untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Maruarar.
Empat Agenda Jadi Fokus
Empat agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah membangun ekosistem perumahan yang lebih kuat.
Pertama, penguatan UU Perumahan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah memiliki landasan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kedua, optimalisasi program Bedah Rumah, khususnya untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Ketiga, perluasan KUR Perumahan guna membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam sektor perumahan.
Keempat, penyediaan rumah subsidi agar masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, memiliki peluang lebih besar mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.
Bagi Maruarar, dukungan DPR menjadi bagian penting dalam mempercepat seluruh agenda tersebut.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan persoalan perumahan yang begitu luas.
Pertemuan dengan Dasco juga menunjukkan adanya ruang kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan parlemen dalam mendorong sektor perumahan sebagai salah satu agenda strategis pembangunan nasional.
Dengan penguatan regulasi, pembiayaan, program perbaikan rumah, dan penyediaan hunian subsidi, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memperoleh rumah yang layak, aman, dan terjangkau.
