Anggota Komisi XIII DPR RI Prof. Yasonna H. Laoly berdialog langsung dengan masyarakat saat kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi. Dok: Istimewa.
Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Prof. Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa menyerap aspirasi masyarakat bukan sekadar menjalankan agenda rutin sebagai wakil rakyat. Setiap masukan, kritik, persoalan, dan harapan masyarakat harus menjadi bahan perjuangan untuk melahirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Menurut Yasonna, mendengar langsung suara masyarakat merupakan bagian penting dari amanah yang diberikan kepada anggota DPR. Pertemuan dengan masyarakat di daerah pemilihan menjadi ruang untuk melihat secara langsung persoalan yang dihadapi sekaligus memahami kebutuhan warga dari dekat.
“Bagi saya, aspirasi masyarakat bukan sekadar untuk didengar, tetapi harus diperjuangkan dan dikawal agar dapat menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Yasonna.
Ia menilai komunikasi langsung dengan masyarakat memiliki arti penting karena tidak semua persoalan dapat terlihat hanya dari balik meja atau melalui laporan administratif.
Masukan yang disampaikan masyarakat, kata Yasonna, menjadi catatan penting untuk dibawa ke tingkat kebijakan melalui fungsi DPR RI, baik legislasi, pengawasan maupun penganggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Aspirasi Jadi Bahan Perjuangan
Yasonna menegaskan, posisi anggota DPR bukan hanya sebagai penyampai kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan yang membawa persoalan masyarakat ke dalam pembahasan di tingkat nasional.
Karena itu, setiap aspirasi yang diterima dari daerah pemilihan perlu dicermati dan dikawal agar tidak berhenti sebagai catatan dalam sebuah pertemuan.
Menurutnya, suara masyarakat dapat menjadi bahan penting dalam mengevaluasi kebijakan sekaligus melihat apakah regulasi yang telah dibuat benar-benar memberikan manfaat di lapangan.
“Berbagai masukan, persoalan, dan harapan masyarakat menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan kebijakan di DPR RI,” katanya.
Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara wakil rakyat dan masyarakat. Komunikasi yang terbuka memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung, sekaligus memberikan ruang bagi anggota DPR untuk memahami kondisi nyata di lapangan.
Tak Hanya Mendengar, tetapi Mengawal
Bagi Yasonna, penyerapan aspirasi memiliki makna yang lebih luas dari sekadar mendengarkan keluhan masyarakat.
Aspirasi harus diterjemahkan menjadi agenda perjuangan sesuai dengan kewenangan DPR. Proses tersebut membutuhkan komunikasi berkelanjutan, baik dengan masyarakat maupun dengan lembaga dan kementerian terkait.
Dengan cara itu, persoalan yang muncul di tingkat masyarakat dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Yasonna juga menilai kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Kritik dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan yang diperjuangkan tidak kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan menyampaikan berbagai persoalan secara terbuka.
“Terima kasih atas setiap masukan, kritik, dan kepercayaan yang disampaikan. Mari terus membangun komunikasi dan bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat,” tutur Yasonna.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja nyata. Aspirasi yang datang dari daerah pemilihan akan menjadi bagian dari tanggung jawabnya untuk terus diperjuangkan di DPR RI.
Bagi Yasonna, semakin dekat seorang wakil rakyat dengan masyarakat, semakin kuat pula pijakan dalam memahami persoalan yang harus diperjuangkan di tingkat kebijakan.
Dengan demikian, penyerapan aspirasi tidak berhenti pada pertemuan, tetapi menjadi bagian dari proses panjang untuk memastikan suara masyarakat hadir dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat.
