Rangkaian kegiatan Sepekan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto. Dok: Istimewa.
Jakarta – Sepekan terakhir menjadi periode yang menggambarkan bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja di berbagai lini secara bersamaan.
Tidak hanya memperkuat mitigasi menghadapi ancaman kekeringan dan fenomena El Nino, BNPB juga mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus memimpin operasi darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi dimulai jauh sebelum risiko itu datang melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
Agenda BNPB diawali di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan bersama Gubernur NTB, para bupati dan wali kota, BPBD, serta unsur Forkopimda.
Dalam forum tersebut, BNPB mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat seiring berkembangnya fenomena El Nino pada paruh kedua tahun 2026.
BNPB menegaskan bahwa mitigasi merupakan kunci utama dalam mengurangi dampak bencana. Berbagai langkah telah disiapkan, mulai dari pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama masih terdapat potensi awan hujan, pembangunan sumur bor di wilayah yang mulai mengalami krisis air, penyediaan jaringan perpipaan, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, hingga dukungan logistik dan peralatan penanganan kekeringan.
Pada kesempatan tersebut BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sebagai bentuk dukungan percepatan penanganan di lapangan.
Masih di Mataram, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau sistem Early Warning System (EWS) tsunami di kawasan wisata Loang Baloq. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sirene peringatan dini yang telah dipasang sejak 2025 tetap berfungsi optimal sehingga mampu memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat apabila terjadi ancaman tsunami.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BNPB memperkuat sistem peringatan dini sebagai fondasi pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Di tengah berbagai agenda mitigasi tersebut, BNPB juga mencatatkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi WTP ke-15 secara berturut-turut sejak 2011, sekaligus menegaskan konsistensi BNPB dalam mengelola keuangan negara secara transparan, efektif, dan akuntabel, meskipun menjalankan tugas yang identik dengan situasi darurat dan penanganan bencana di berbagai daerah.
Memasuki penghujung pekan, perhatian BNPB beralih ke Provinsi Kalimantan Tengah yang tengah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data lapangan, luas lahan terdampak kebakaran telah mencapai lebih dari 3.069 hektare.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat sebagian besar wilayah terdampak merupakan lahan gambut yang mudah terbakar dan diperkirakan akan menghadapi puncak El Nino pada Agustus hingga September 2026.
Kepala BNPB memimpin langsung rapat koordinasi penanganan karhutla bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, serta kementerian dan lembaga terkait di Palangka Raya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur diminta memperkuat sinergi agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.
BNPB sebagai komando penanganan pada masa siaga dan tanggap darurat mengoptimalkan operasi darat dan udara, termasuk memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca guna meningkatkan peluang hujan di wilayah terdampak.
Komitmen pemerintah pusat semakin diperkuat melalui kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama Kepala BNPB ke Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Pulang Pisau.
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya memadamkan titik api sejak dini sebelum meluas. BNPB juga memastikan dukungan berupa armada udara, logistik, pompa air, mobil tangki, hingga kebutuhan personel terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar operasi berjalan efektif.
Di hari yang sama, Kepala BNPB kembali memimpin rapat koordinasi di Posko Operasi Modifikasi Cuaca Bandara Tjilik Riwut. Ia menginstruksikan agar pesawat OMC dapat diterbangkan secara fleksibel kapan pun terdapat potensi pertumbuhan awan, termasuk pada malam hari.
BNPB juga menyetujui penambahan armada pesawat serta perluasan pangkalan operasi di Pangkalan Bun untuk mempercepat proses penyemaian awan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan peluang hujan sehingga mempercepat pemadaman api dan pendinginan lahan gambut.
Penguatan operasi tidak hanya dilakukan melalui jalur udara. BNPB juga memperkuat Satgas Darat dengan tambahan personel, pompa air, bahan pemadam, serta flexible tank yang diisi menggunakan helikopter water bombing.
Pendekatan terpadu ini menjadi strategi untuk memastikan proses pendinginan lahan gambut berjalan maksimal sehingga api tidak kembali muncul.
Di sisi lain, BNPB meminta pemerintah daerah memastikan seluruh personel lapangan memperoleh dukungan logistik, perlengkapan, dan hak operasional yang memadai selama bertugas.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan peran BNPB yang tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga aktif membangun kesiapsiagaan, memperkuat sistem mitigasi, menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta memastikan setiap operasi penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Dari Mataram hingga Palangka Raya, semangat yang diusung tetap sama, yakni menghadirkan perlindungan terbaik bagi masyarakat melalui penanggulangan bencana yang semakin profesional dan adaptif menghadapi berbagai tantangan.
