Dok: Istimewa.
Jakarta – Upaya percepatan pembangunan rumah subsidi mendapat angin segar. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri sebagai solusi atas persoalan perizinan lahan yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama sektor perumahan.
Kesepakatan itu lahir dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Melalui kebijakan ini, lahan-lahan yang sebelumnya terhambat persoalan izin kini dapat kembali diproses, sepanjang memenuhi rekomendasi pemerintah daerah dan aspek kelayakan lingkungan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting untuk memperkuat sisi pasokan atau supply rumah subsidi yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.
“Masalah lahan selama ini menjadi salah satu bottleneck penyediaan rumah subsidi. Dengan SKB ini, pengembang memiliki kepastian lebih besar untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru.
Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan teknis perizinan, tetapi juga memberi efek berantai bagi ekosistem pembiayaan perumahan nasional, khususnya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BP Tapera menilai ketersediaan lahan legal dan siap bangun menjadi fondasi penting menjaga keberlanjutan penyaluran FLPP, sekaligus menjawab tingginya kebutuhan rumah subsidi.
Dukungan pemerintah daerah melalui sosialisasi yang akan didorong Kementerian Dalam Negeri dinilai menjadi faktor krusial agar implementasi kebijakan berjalan efektif hingga level daerah.
Heru menyebut, sinergi antarkementerian dalam penerbitan SKB ini menunjukkan keseriusan pemerintah menuntaskan hambatan struktural sektor perumahan, bukan hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga pembenahan hulu pembangunan.
Kebijakan ini juga dipandang menjadi penguat Program Tiga Juta Rumah yang menjadi agenda strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
Dengan persoalan perizinan mulai terurai, BP Tapera optimistis pasokan rumah subsidi dapat meningkat signifikan, membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh hunian pertama yang layak dan terjangkau.
