Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah menempatkan tata ruang sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari swasembada pangan, hilirisasi industri hingga program pembangunan tiga juta rumah membutuhkan dukungan tata ruang yang terencana dan terintegrasi.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengatakan tata ruang tidak lagi sekadar dokumen perencanaan, melainkan menjadi pengarah utama pembangunan agar setiap program berjalan sesuai peruntukan lahan dan kebutuhan daerah.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat revisi tata ruang di berbagai daerah. Tahun ini, Ditjen Tata Ruang mendapat dukungan anggaran untuk melakukan revisi RTRW di 104 kabupaten/kota serta ribuan RDTR yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Prioritas diberikan pada kawasan lumbung pangan, wilayah rawan bencana, serta daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga tengah mengidentifikasi lahan-lahan yang belum termanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
“Tata ruang harus mampu mengatur mana kawasan untuk pangan, industri, maupun perumahan. Dengan begitu pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tidak saling berbenturan,” ujar Suyus.
Ia menegaskan, keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada sinkronisasi tata ruang dari tingkat nasional hingga daerah. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan dan revisi tata ruang agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
