Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., DOk: Istimewa.
Jakarta – Ancaman bencana yang terus menghantui berbagai wilayah di Indonesia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, dan koordinasi penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah.
Dalam sepekan terakhir, BNPB menggelar serangkaian agenda strategis yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman bencana akibat faktor alam, perubahan iklim, hingga dinamika lingkungan dan sosial masyarakat.
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pembekalan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia melalui Senior Disaster Management Training (SDMT), pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BNPB, hingga penutupan pelatihan SDMT Gelombang III Tahun 2026 yang berlangsung di Bogor.
Melalui berbagai agenda itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto kembali menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam situasi kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana.
Dalam arahannya kepada para peserta SDMT di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB Jakarta, Suharyanto membuka paparannya dengan fakta yang menggambarkan besarnya tantangan kebencanaan nasional.
“Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga memaparkan data Bank Dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat ketiga risiko bencana tertinggi di dunia dan peringkat keempat negara dengan tingkat paparan bencana terbesar secara global.
Menurut Suharyanto, kondisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia menjadikan negeri ini sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik. Di sisi lain, perubahan iklim global memperbesar ancaman hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan.
Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki ancaman masing-masing. Kalimantan mungkin relatif aman dari gempa dan tsunami, namun menghadapi ancaman karhutla yang hampir terjadi setiap tahun. Wilayah pesisir rawan tsunami, daerah pegunungan rawan longsor, sementara kawasan padat penduduk menghadapi risiko banjir dan cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.
“Dunia menyebut Indonesia sebagai laboratorium bencana. Bukan untuk dibanggakan, tetapi menjadi pengingat bahwa kita harus selalu siap,” kata Suharyanto.
SDMT Jadi Ruang Cetak Pemimpin Penanggulangan Bencana
Dalam agenda SDMT Gelombang III Tahun 2026, sebanyak 67 peserta yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD dari berbagai daerah mendapatkan pembekalan intensif terkait kepemimpinan, manajemen krisis, mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pelatihan yang berlangsung selama 12 hari itu dirancang untuk memperkuat kapasitas para pemimpin daerah agar mampu mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi darurat.
Menurut Suharyanto, seorang Kepala Pelaksana BPBD tidak cukup hanya memahami administrasi pemerintahan. Mereka harus mampu membaca situasi lapangan, mengendalikan koordinasi lintas sektor, serta hadir langsung di tengah masyarakat ketika bencana terjadi.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta memiliki keberanian dan rasa percaya diri dalam memegang kendali operasi penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
“Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan utama dalam pelatihan SDMT. BNPB menilai masih banyak daerah yang belum optimal dalam membangun sistem komando saat kondisi darurat berlangsung.
Padahal, menurut Suharyanto, keberadaan pemimpin yang cepat mengambil keputusan sangat menentukan keselamatan masyarakat terdampak.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak ragu menetapkan status tanggap darurat ketika bencana terjadi. Menurutnya, masih ada anggapan bahwa penetapan status tersebut menunjukkan ketidakmampuan daerah dalam menangani bencana.
Padahal, status tanggap darurat justru menjadi mekanisme penting agar dukungan dari pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga relawan dapat segera bergerak membantu.
“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Ini bagian dari administrasi agar seluruh stakeholder bisa bergerak cepat membantu masyarakat,” jelasnya.
Penguatan Mitigasi dan Edukasi Kebencanaan
Selain membahas fase tanggap darurat, SDMT juga menitikberatkan pada pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai langkah utama mengurangi risiko bencana.
Dalam paparannya, Suharyanto mengajak peserta meninjau kembali berbagai tragedi bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Menurutnya, setiap bencana selalu menyisakan pelajaran penting yang harus dijadikan dasar memperbaiki sistem penanggulangan bencana ke depan.
Ia secara khusus menyoroti peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Gunung Marapi yang menimbulkan korban jiwa akibat masih adanya masyarakat yang mengabaikan larangan mendekati zona bahaya.
“Sudah ada larangan menjauhi radius tertentu, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban,” ujarnya.
Karena itu, BNPB menilai sosialisasi kebencanaan harus dilakukan secara terus-menerus hingga ke tingkat desa dan komunitas masyarakat. Sistem peringatan dini, menurut Suharyanto, tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memahami ancaman dan langkah penyelamatan diri.
Ia meminta seluruh BPBD aktif membangun budaya sadar bencana melalui edukasi yang konsisten, simulasi kebencanaan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.
“Hal sekecil apa pun seperti sosialisasi itu penting. Jangan pernah bosan mengingatkan masyarakat,” katanya.
Pascabencana Harus Cepat dan Humanis
Dalam agenda SDMT, BNPB juga menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Suharyanto mengatakan masyarakat terdampak bencana tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda pengungsian tanpa kepastian tempat tinggal yang layak.
Menurutnya, dalam waktu maksimal dua pekan setelah bencana, masyarakat idealnya sudah mulai dipindahkan ke hunian sementara atau huntara.
Namun percepatan tersebut sangat bergantung pada kecepatan BPBD dalam melakukan pendataan korban dan kerusakan secara akurat.
“Kalau datanya cepat, BNPB juga cepat membantu. Tapi kalau terlambat, masyarakat semakin lama menderita,” tegasnya.
Konsep build back better atau membangun kembali dengan lebih baik juga menjadi perhatian utama BNPB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan pascabencana tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak.
BNPB Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Di tengah penguatan kapasitas sumber daya manusia daerah, BNPB juga melakukan penguatan organisasi melalui pelantikan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Graha BNPB Jakarta itu dipimpin langsung Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 139 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BNPB.
Tiga pejabat yang dilantik yakni Yahya Junaidi sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Pambudi Suroyo Jati sebagai Kepala Biro Keuangan, serta Luqmanul Hakim sebagai Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup.
Dalam prosesi pelantikan, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan untuk bekerja secara profesional, menjunjung integritas, dan mengutamakan kepentingan negara dalam menjalankan tugas.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus langkah penguatan kelembagaan BNPB dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks.
Kepala Biro SDM dan Umum memiliki tugas strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia dan dukungan organisasi, sementara Kepala Biro Keuangan bertanggung jawab terhadap tata kelola anggaran dan administrasi keuangan yang akuntabel.
Adapun Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah terdampak.
SDMT Ditutup, BNPB Tekankan Pentingnya Kolaborasi Nasional
Rangkaian SDMT Gelombang III Tahun 2026 kemudian resmi ditutup di Bogor oleh Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian.
Dalam sambutannya, Rustian mengatakan tantangan bencana ke depan akan semakin kompleks akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang.
Karena itu, menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin penanggulangan bencana yang tidak hanya tanggap, tetapi juga adaptif, inovatif, dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
“Diklat SDMT ini bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga kesempatan berbagi pengalaman, strategi, dan praktik baik dalam mengelola bencana,” ujarnya.
Selama pelatihan berlangsung, peserta mendapatkan materi mengenai manajemen risiko bencana, kepemimpinan dalam situasi krisis, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi dan data kebencanaan, hingga praktik penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
Kegiatan juga diisi dengan diskusi kelompok, simulasi, serta pertukaran pengalaman antar daerah yang dinilai penting untuk memperkuat jejaring kerja sama kebencanaan nasional.
Penutupan SDMT ditandai dengan penyerahan brevet dan sertifikat kepada peserta sebagai simbol kesiapan mereka menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
Melalui rangkaian kegiatan selama sepekan tersebut, BNPB kembali menegaskan komitmennya memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional secara menyeluruh — mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi, percepatan koordinasi pusat dan daerah, hingga membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Sebab di negeri yang hidup berdampingan dengan ancaman alam seperti Indonesia, kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus terus dijaga setiap waktu.
