Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan arahan pada acara penyerahan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang. Dok: Istimewa.
Jakarta – Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional terus diwujudkan melalui berbagai langkah nyata. Sepanjang sepekan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto turun langsung ke sejumlah daerah untuk memastikan bantuan tersalurkan, pembangunan hunian bagi penyintas berjalan sesuai target, serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana terus dilakukan.
Rangkaian agenda dimulai di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Senin (22/6), saat Kepala BNPB menyerahkan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang tahap ketiga termin pertama kepada 4.400 kepala keluarga terdampak bencana hidrometeorologi Siklon Senyar.
Bantuan senilai Rp93,75 miliar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman agar masyarakat dapat segera kembali menempati rumah yang layak.
Dalam kesempatan itu, Suharyanto mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Menurutnya, penggunaan dana secara tepat akan mempercepat penyaluran bantuan pada tahap berikutnya sehingga seluruh penyintas dapat memperoleh haknya dalam proses pemulihan.
Usai menyerahkan bantuan, Kepala BNPB melanjutkan peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, pemerintah tengah mengupayakan kenaikan bantuan pembangunan Huntap untuk rumah kategori rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Penyesuaian tersebut dilakukan agar kualitas bangunan lebih baik, mengingat tingginya harga material dan biaya distribusi ke wilayah terdampak.
Kunjungan kerja berlanjut ke Kabupaten Aceh Utara pada Selasa (23/6). Di sana, Suharyanto memastikan seluruh Hunian Sementara (Huntara) yang rusak akibat angin puting beliung telah selesai diperbaiki. Sebanyak 72 unit huntara yang tersebar di enam desa kini kembali dapat ditempati oleh masyarakat.
Menurut Suharyanto, percepatan perbaikan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah terus memantau setiap perkembangan di lapangan dan berupaya memberikan solusi secepat mungkin bagi masyarakat terdampak bencana.
Pada hari yang sama, Kepala BNPB juga meninjau progres pembangunan Huntap di Kabupaten Bireuen. Ia menilai pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif dan meminta seluruh pihak mempertahankan kualitas konstruksi agar hunian yang dibangun benar-benar aman, nyaman, dan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi para penyintas.
Tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur, BNPB juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Kamis (25/6), Suharyanto memberikan pembekalan kepada 157 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 di Grha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung.
Dalam pembekalan bertajuk Transformasi Penanggulangan Bencana Berbasis Teknologi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Bencana, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang cepat, koordinasi yang solid, serta sistem komando yang efektif dalam setiap operasi penanggulangan bencana.
Suharyanto menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan pengendali utama penanganan bencana di daerah yang harus didukung penuh oleh TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, air bersih, layanan kesehatan hingga hunian darurat, dapat terpenuhi dalam waktu sesingkat mungkin.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata. Pemerintah terus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan berkesinambungan, mulai dari penyaluran bantuan, penyediaan hunian yang lebih layak, hingga penguatan kapasitas aparatur yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana.
Melalui berbagai agenda tersebut, BNPB menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penanganan bencana yang cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal sekaligus memperkuat ketangguhan Indonesia dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.
