Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepentingan dan kebutuhan dasar perempuan perlu mendapat perhatian dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk di bidang perpajakan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi seperti pembalut yang selama ini menjadi kebutuhan rutin perempuan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menambah beban ekonomi perempuan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Menurut Selly, produk menstruasi bukan barang konsumsi biasa yang penggunaannya dapat ditunda. Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan proses biologis perempuan sehingga harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan reproduksi.
“Menstruasi bukan pilihan, bukan gaya hidup, dan bukan kebutuhan konsumtif yang dapat ditunda. Ini merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan,” kata Selly, Rabu (4/11/2026).
Ia menilai, pembahasan mengenai pajak produk menstruasi seharusnya tidak berhenti pada penerapan aturan yang berlaku secara umum. Pemerintah juga perlu menghitung dampak nyata kebijakan tersebut terhadap perempuan yang setiap bulan harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan menstruasi.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah pajak itu dikenakan secara khusus kepada perempuan atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang secara nyata menanggung dampaknya,” ujarnya.
Selly menegaskan, kebijakan yang terlihat setara dalam penerapannya belum tentu menghadirkan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan memiliki kebutuhan biologis yang spesifik sehingga perspektif gender perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Ia juga merujuk pada sikap Komnas Perempuan yang meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi. Selly mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar kepentingan dan kebutuhan perempuan turut diperhitungkan dalam kebijakan fiskal.
“Di sinilah kita harus membedakan kesetaraan formal dengan keadilan substantif. Aturan yang sama belum tentu adil ketika dampaknya tidak sama,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih jauh, Selly mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah konkret, mulai dari peninjauan pengenaan pajak, pemberian fasilitas pembebasan pajak, hingga skema pajak ditanggung pemerintah untuk produk menstruasi.
Selain itu, bantuan produk menstruasi juga dinilai perlu diperluas bagi kelompok yang membutuhkan. Perempuan dari keluarga miskin, anak perempuan usia sekolah, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
Bagi Selly, keberpihakan terhadap perempuan harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya berbicara mengenai kesetaraan kesempatan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi secara layak dan terjangkau.
“Jangan sampai kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tetapi pada saat yang sama belum cukup sensitif terhadap kebutuhan biologis perempuan dalam kebijakan ekonomi. Perempuan tidak meminta keistimewaan,” ungkapnya.
