Kepala BGN, Sudaryono (tengah), saat konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta. Dok: Istimewa.
Jakarta – Ramainya sorotan publik terhadap kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang rusak namun tetap menjadi lokasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat tanggapan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa kondisi sekolah yang rusak tidak seharusnya dibenturkan dengan keberadaan dapur MBG yang baru dibangun.
Menurut Sudaryono, kerusakan sekolah telah terjadi jauh sebelum Program Makan Bergizi Gratis dijalankan. Karena itu, ia meminta masyarakat melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak menyimpulkan bahwa kondisi bangunan sekolah berkaitan dengan program pemenuhan gizi anak tersebut.
“Kalau kita objektif, sekolah itu sudah rusak sebelum ada Program MBG. Sekarang justru pemerintah sedang memperbaikinya,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Pada 2025, lebih dari 16 ribu sekolah telah direnovasi. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 70 ribu sekolah, bahkan jumlahnya berpotensi mendekati 90 ribu sekolah sebagaimana pernah disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sudaryono juga menepis anggapan bahwa Program MBG menghabiskan anggaran negara sehingga sektor lain, termasuk pendidikan, terabaikan. Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan berbagai program prioritas secara bersamaan, mulai dari perbaikan sekolah, revitalisasi irigasi, hingga dukungan bagi sektor pertanian.
Ia menilai perbandingan antara bangunan sekolah yang rusak dengan dapur MBG yang terlihat baru dan modern justru menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Begitu ada sekolah yang rusak, lalu di sebelahnya ada dapur MBG yang mengilap, bersih, dan bagus kemudian dibanding-bandingkan. Menurut saya itu tidak fair,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan bahwa dapur MBG dibangun oleh mitra melalui skema kerja sama dengan BGN, sedangkan rehabilitasi sekolah merupakan program pemerintah di sektor pendidikan yang memiliki mekanisme dan sumber pendanaan berbeda.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mengontraskan kedua program tersebut. Apabila menemukan sekolah yang mengalami kerusakan, masyarakat diminta melaporkannya kepada instansi terkait agar segera ditindaklanjuti.
“Kalau menemukan sekolah rusak, silakan difoto dan dilaporkan. Tidak perlu dibandingkan dengan dapur MBG karena memang dua hal yang berbeda,” katanya.
Sebelumnya, foto yang memperlihatkan siswa SDN Tanggirejo menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis di depan bangunan sekolah yang rusak sempat viral di media sosial.
Kondisi tersebut memicu kritik publik terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi.
Menanggapi hal itu, pemerintah memastikan SDN Tanggirejo telah masuk dalam daftar prioritas Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026. Perbaikan bangunan sekolah diharapkan segera dimulai setelah seluruh tahapan administrasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah selesai dilaksanakan.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa revitalisasi sekolah dan Program Makan Bergizi Gratis merupakan dua kebijakan yang berjalan beriringan.
Satu berfokus pada peningkatan kualitas sarana pendidikan, sementara yang lain bertujuan memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak untuk mendukung proses belajar.
