Kepala BPN Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menemui dan berdialog langsung dengan warga Situ Rompong yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPN Tangsel. Dok: Istimewa.
Jakarta – Di tengah riuh suara pengeras dan tuntutan yang bergema di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan, Kamis (11/6/2026), sebuah pemandangan yang tak biasa terjadi. Saat ratusan warga Situ Rompong menggelar aksi unjuk rasa, Kepala BPN Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, memilih turun langsung menemui mereka.
Tak sekadar mendengar dari balik pagar kantor, Seto membuka ruang dialog. Ia menyapa warga, mendengarkan keluhan mereka, lalu mempersilakan perwakilan massa masuk ke dalam kantor untuk duduk bersama membahas persoalan yang selama ini menjadi sumber kegelisahan masyarakat.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari perjuangan warga Situ Rompong, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, yang meminta pemerintah mengkaji ulang penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang terbit pada 2023. SHGB itu kini menjadi dasar klaim lahan oleh PT Sahid Putra Harapan (SPH) dan memicu konflik yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Di hadapan para peserta aksi, Seto menegaskan bahwa BPN tidak menutup diri terhadap kritik maupun aspirasi masyarakat.
“Kami selalu mendukung dan menghargai setiap masukan dari warga. Terkait persoalan ini, tentu akan kami pelajari terlebih dahulu secara menyeluruh agar dapat memahami duduk perkaranya dengan baik,” ujar Seto.
Namun, yang paling membekas bagi warga pada siang itu bukan hanya pernyataan tersebut, melainkan ajakannya untuk berbicara dari hati ke hati.
“Bapak-Ibu, saya minta perwakilan dari warga untuk masuk berbicara dengan saya. Mari kita duduk bersama dan membahas persoalan ini dengan baik,” katanya.
Ajakan itu disambut positif oleh warga. Di tengah ketidakpastian yang mereka rasakan, kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan BPN menjadi harapan bahwa persoalan ini tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan serius.
Bagi warga Situ Rompong, kursi-kursi yang disiapkan di ruang pertemuan siang itu lebih dari sekadar tempat duduk. Kursi-kursi tersebut menjadi simbol bahwa di tengah sengketa dan perbedaan pandangan, masih ada ruang untuk saling mendengar, memahami, dan mencari jalan keluar bersama.
Warga berharap dialog tersebut menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Di tengah berbagai persoalan agraria yang kerap diwarnai ketegangan, peristiwa di Kantor BPN Tangerang Selatan menghadirkan pesan sederhana namun bermakna: penyelesaian tidak selalu dimulai dari perdebatan yang keras, tetapi dari kesediaan untuk menyediakan satu kursi bagi dialog.
Sebab, ketika pemerintah membuka pintu dan rakyat diberi ruang untuk berbicara, harapan untuk menemukan solusi akan selalu ada.
