Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., meresmikan jaringan pipanisasi air bersih sepanjang lebih dari 30 kilometer di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7).
Infrastruktur tersebut dibangun sebagai upaya memulihkan akses air bersih bagi sekitar 4.000 kepala keluarga (KK) di tujuh desa yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi pada Maret 2026.
Peresmian sarana dan prasarana pendukung kehidupan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPB didampingi Anggota Komisi VIII DPR RI Singgih Prasetyo, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas C. Penanggungan, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto.
Percepat Pemulihan Akses Air Bersih Pascabencana
Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi, terutama akibat ancaman erupsi dan banjir lahar hujan Gunung Merapi.
Pada Selasa (3/3/2026) pukul 16.30 WIB, hujan dengan intensitas tinggi di kawasan hulu lereng Gunung Merapi memicu banjir lahar hujan yang membawa material vulkanik berupa pasir, batu, dan lumpur melalui alur sungai.
Peristiwa tersebut berdampak pada 11 desa di tiga kecamatan, yakni Dukun, Sawangan, dan Mungkid. Aliran material lahar mengakibatkan kerusakan pada permukiman, lahan pertanian, serta sejumlah infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat di lereng Merapi.
Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga mengakibatkan lima orang meninggal dunia serta menghanyutkan sejumlah kendaraan milik penambang pasir di bantaran sungai.
Merespons kondisi tersebut, BNPB bergerak cepat melakukan langkah pemulihan dengan berkolaborasi bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membangun kembali jaringan air bersih yang lebih andal dan aman.
Pemulihan ini menjadi prioritas karena akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi setelah bencana.
“Air bersih adalah sumber kehidupan. Alhamdullilah, melalui kolaborasi yang kuat, mulai hari ini kendala krisis air bersih bagi 4.000 KK di tujuh desa sudah dapat diatasi,” ujar Suharyanto.
Untuk mendukung percepatan pemulihan tersebut, BNPB mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp3 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jaringan air bersih sepanjang kurang lebih 33,3 kilometer yang melayani 4.010 KK di tujuh desa terdampak, yakni Desa Sumber, Krinjing, Paten, Sengi, Keningar, Sewukan, dan Wates di Kecamatan Dukun.
Pembangunan jaringan pipanisasi dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemasangan pipa secara swadaya, sehingga distribusi air bersih dapat segera kembali normal dan dimanfaatkan oleh warga.
Siapkan Antisipasi Kekeringan akibat El Nino
Selain meresmikan jaringan pipanisasi, Kepala BNPB juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau mendatang. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung selama sekitar 11 bulan, mulai Juli 2026 hingga Mei 2027.
Mengantisipasi kondisi tersebut, BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Magelang segera memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, termasuk kawasan Menoreh. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah mitigasi, baik melalui pembangunan jaringan pipanisasi lanjutan maupun penyediaan sumur bor dalam (deep well).
Suharyanto menegaskan pemerintah pusat siap memberikan dukungan anggaran melalui BNPB untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan.
“Pada tahun 2026 ini, sudah tidak layak lagi jika masyarakat masih harus memikul wadah air dan berjalan jauh demi air bersih. Kami minta daerah segera ajukan usulan. Untuk penanganan kedaruratan yang mendesak, Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB bisa dicairkan dengan cepat, bahkan dalam waktu seminggu,” tutupnya.
