Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto turut hadir dan memaparkan progres realisasi penyaluran dana stimulan rumah rusak terdampak bencana di Sumatra, pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra melalui penyusunan rencana induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) 2026-2028.
Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas ini menyiapkan total anggaran sebesar Rp100,2 triliun untuk membiayai pemulihan dalam kurun waktu tiga tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa dokumen rencana induk tersebut saat ini berada pada tahap finalisasi sebelum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
“Rencana induk ini akan menjadi dasar penganggaran. Saat ini masih dalam proses finalisasi dan akan segera diajukan,” ujar Pratikno usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Senin (6/4).
Ia menekankan bahwa kecepatan menjadi kunci utama dalam proses penanganan bencana, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, Satgas PRR bersama kementerian/lembaga terkait diminta segera menetapkan prioritas program yang akan dijalankan mulai 2026.
Program pemulihan akan difokuskan pada lima sektor utama, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Secara keseluruhan, terdapat 12.047 kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh.
Pendanaan program ini akan dilakukan secara bertahap melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2026, serta melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN pada 2027 dan 2028.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
